Friday, 15 November 2019

Sidang Praperadilan Romy, KPK Siapkan Saksi Ahli

Kamis, 9 Mei 2019 — 13:01 WIB
Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di PN Jakarta Selatan, pada Kamis (9/5/2019).(cw2)

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di PN Jakarta Selatan, pada Kamis (9/5/2019).(cw2)

JAKARTA – Sidang Praperadilan mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy, kembali digelar Kamis (9/5/2019).  Pada sidang yang beragendakan pembuktian dokumen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pendapat dari saksi Ahli Hukum Acara Pidana yang dihadirkan KPK.

Berdasarkan pantauan poskotanews.com, sidang dimulai sejak pukul 10.45 WIB. Terlihat dua koper berukuran sedang dengan warna hitam dan abu-abu dibawa oleh pihak termohon, dalam hal ini KPK.

Pihak KPK dan tim kuasa hukum Romy  maju untuk memeriksa dokumen yang dibawa oleh KPK. Sekitar satu jam mereka mengecek dokumen-dokumen maupun surat-surat yang telah disiapkan oleh KPK. Seusai pengecekan dokumen tersebut, Agus menjeda sidang untuk menunggu kehadiran saksi ahli yang dihadirkan oleh KPK dalam persidangan kali ini.

“Kita sepakati sambil melengkapi kekurangan, sidang kita skors sampai pukul 13.00 ya,” ujar Agus.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menjelaskan, dua koper yang dibawa pihaknya berisikan dokumen dan surat-surat untuk menguatkan bukti yang ada. Namun tidak hanya itu saja, pihaknya juga akan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan hari ini.

“Biro hukum sesuai dengan jadwal pada hari ini memang giliran dari kami Biro hukum terkait termohon untuk mengajukan saksi dan ahli. Ahli sudah kami siapkan nanti setelah jam istirahat akan kami tampilkan atau kami hadirkan,” kata Setiadi.

Tak hanya dokumen dan surat saja, pihaknya juga sudah menyiapkan bukti tambahan untuk perkara di sidang praperadilan ini.

“Tentunya ini akan menjadi aspek untuk pembuktian di dalam pemeriksaan di sidang praperadilan ini oleh hakim tunggal. Apakah yang bersangkutan sudah sesuai ketentuan dan kami yakin bahwa di dalam proses penanganan terhadap yang bersangkutan sudah melalui prosedur mekanisme dan bukti permulaan yang sesuai diatur dalam KUHAP maupun di UU KPK itu sendiri,” jelas Setiadi. (cw2/mb)