Sunday, 17 November 2019

Penguatan Budi Pekerti

Kamis, 23 Mei 2019 — 6:23 WIB

Oleh Harmoko

BERADAB atau tidaknya suatu bangsa, dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya, terutama aspek akhlak alias moral atau budi pekerti.

Buya HAMKA pun pernah berpesan kepada kita bahwa kemunduran negara tidak akan terjadi kalau tak ada kemunduran budi dan kekusutan jiwa. Maknanya merosotnya budi pekerti dan kekusutan jiwa bisa menjadi pendorong kemunduran suatu bangsa dan negara.

Ini dapat dipahami karena budi pekerti dapat dikatakan sebagai cermin ‘kepribadian’ bangsa itu sendiri. Jika budi pekerti masyarakatnya luntur, maka luntur pula kepribadian suatu bangsa.

Peran penting budi pekerti sebagai identitas dan budaya bangsa menjadikan para pendiri negeri ini sejak awal sangat konsen menjaga dan berupaya keras melestarikannya.

Bung Karno ketika pidato kenegaraan mengumumkan proklamasi kemerdekaan sudah mencentuskan pentingnya kepribadian bangsa. Kemerdekaan ditempuh agar Negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam aspek politik, dan mandiri dalam hal ekonomi, dan berkarakter dalam hal sosial budaya.

Dapat dipahami karena negeri kita memiliki beragam keunggulan budaya luhur sebagai nilai lebih dibandingkan bangsa – bangsa lain.

Nilai lebih inilah yang mestinya dijaga, dipelihara dan ditumbuhkembangkan untuk menangkal derasnya pengaruh negatif budaya asing.

Tak bisa kita hindari, di era serba digital ini, pergaulan manusia antarbangsa – antarnegara, dapat dilakukan kapan saja, tanpa sekat, tanpa batasan waktu dan tempat.
Kita berharap di era teknologi komunikasi super canggih ini, tidak lantas menjadi pemicu terkikisnya budi pekerti bangsa.

Perilaku serba instan,agresif, anarkis, apatis dan korup hendaknya dapat kita hindari. Sebaliknya budi pekerti luhur seperti bersikap jujur, amanah, rendah hati (tawadhu), santun, sabar dan senantiasa bersyukur, wajib kita terapkan dan wariskan hingga ke anak cucu. Tak kalah pentingnya menjaga jangan sampai perilaku “malu” terkikis oleh perkembangan zaman.

Malu hendaknya tersemai dalam kalbu untuk mengontrol perilaku sebagaimana pesan moral filsuf Yunani, Plato, bahwa budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri.

Rasa malu akan mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain. Selagi masih ada rasa malu, seseorang akan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan melanggar norma hukum, agama, sosial dan etika. Itulah budi pekerti luhur yang berperan sebagai filter, penyeimbang keharmonisan hidup bermasyarakat.

Budi pekerti harus dibiasakan, diajarkan, dan dikonsistensikan secara terus menerus hingga menjadi budaya. Dilakukan sejak usia dini yang dimulai dari lingkup keluarga sebagai awal pembentukan karakter, hingga masyarakat luas. Negara berkewajiban memfasilitasi, mendanai dan merealisasikan program – program penguatan budi pekerti. Bukankah, membentuk akhlak mulia-budi pekerti luhur merupakan perintah undang – undang sebagaimana tersurat pada pasal 31Undang – Undang Dasar 1945. (*)