Sunday, 20 October 2019

Wiranto : Isu Refrendum Persoalan Klasik

Jumat, 31 Mei 2019 — 16:57 WIB
Menko Polhukam Wiranto. (ikbal)

Menko Polhukam Wiranto. (ikbal)

JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto menilai isu referendum merupakan persoalan klasik. Referendum, imbuhnya, selalu terdengar di daerah-daerah yang memiliki bibit sparatisme. Sebaliknya, Wiranto mengatakan isu referendum tidak pernah disuarakan di daerah-daerah Indonesia lainnya.

“Itu (persoalan) klasik lah. Daerah-daerah yang memang sudah ada bibit separatisme seperti Papua dan sebagainya. Daerah-daerah lain saya kira nggak (ada),” ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Jumat (31/5/2019).

Dia berharap agar masyarakat tidak terseret dengan wacana referendum yang disebar ke publik. Dia menilai pemberitaan referendum yang diangkat di Aceh tidak menjadi konsumsi masyarakat pada umumnya.

“Ya intinya itu, masyarakat tidak mempermaslahkan itu, kemudian kejebak pada hoaks-hoaks pada itu. Karena pemberitaan kecil sekali soal itu, cuma 1 persen dari lalu lintas media sosial,” ungkapnya.

Sebelumnya isu referendum Aceh dihembuskan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang juga Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf. Isu referendum Aceh dilempar ke publik usai pelaksanaan Pemilu 2019.

Wiranto menyebut sudah tidak ada ruang bagi upaya referendum di Indonesia. Menurutnya tidak ada dasar hukum untuk melakukan upaya referendum di Indoensia. Hal ini disampaikan Wiranto usai memimpin rapat terbatas yang membahas upaya referendum yang muncul, di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (31/5/2019).

“Begini, tadi kita mengadakan pertemuan membahas masalah adanya gerakan referendum terutama di Aceh. Yang terpenting adalah yang perlu saya sampaikan saudara-saudara sekalian, masalah referendum itu dalam khasanah hukum di Indonesia itu sudah selesai,” tegasnya.

Mantan Panglima ABRI (Pangab) atau yang sekarang bernama Panglima TNI ini merujuk pada dua ketentuan referendum yang sudah dicabut. Dia menyebut TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998 telah mencabut TAP MPR No 4 Tahun 1993 tentang referendum.

“Kemudian UU sudah dicabut, UU nomor 6 tahun 1999, itu mencabut UU Nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, itu dicabut. Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tak ada, jadi gak relevan lagi,” tandas Wiranto. (ikbal/b)

Terbaru

Posko Pengaduan Masyarakat (PPM) Kelurahan Glodok.
Senin, 21/10/2019 — 1:44 WIB
PPM Glodok Sepi Pengaduan Warga
Marcus Rashford merayakan gol yang dicetaknya untuk Manchester United. (reuters)
Senin, 21/10/2019 — 0:40 WIB
Diimbangi MU, Liverpool Tak Lagi Menangan
Peresmian bank sampah di RW 04 Rawa Bunga, Jatinegara. (ifand)
Minggu, 20/10/2019 — 23:58 WIB
Kelurahan Rawa Bunga kini Miliki 20 Bank Sampah