Sunday, 20 October 2019

Wiranto: Tak Ada Ruang untuk Referendum di Indonesia

Jumat, 31 Mei 2019 — 14:54 WIB
Menko Polhukam Wiranto. (ikbal)

Menko Polhukam Wiranto. (ikbal)

JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto menyebut sudah tidak ada ruang bagi upaya referendum di Indonesia. Menurutnya, tidak ada dasar hukum untuk melakukan upaya referendum di Indoensia.

Hal ini disampaikan Wiranto usai memimpin rapat terbatas yang membahas upaya referendum yang muncul, di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (31/5/2019).

“Begini, tadi kita mengadakan pertemuan membahas masalah adanya gerakan referendum terutama di Aceh. Yang terpenting adalah yang perlu saya sampaikan saudara-saudara sekalian, masalah referendum itu dalam khasanah hukum di Indonesia itu sudah selesai,” tegasnya.

Mantan Panglima ABRI (Pangab) atau yang sekarang bernama Panglima TNI ini merujuk pada dua ketentuan referendum yang sudah dicabut. Dia menyebut TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998 telah mencabut TAP MPR No 4 Tahun 1993 tentang referendum.

“Kemudian UU sudah dicabut, UU nomor 6 1999, itu mencabut UU Nomor 5 tahu 1985 tentang referendum, itu dicabut. Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tak ada, jadi gak relevan lagi,” tandas Wiranto.

“Apalagi klo kita hadapkan pada international court ya, yang mengatur tentang masaah-masalah ini, ini juga nggak relevan, hanya dekolonialisasi yang bisa masuk dalam proses referendum, seperti Timor Timur,” imbuhnya.

Sebelumnya isu referendum Aceh dihembuskan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang juga Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf. Isu referendum Aceh dilempar ke publik usai pelaksanaan Pemilu 2019. (ikbal/yp)