Thursday, 17 October 2019

Hadiah Lebaran = Gratifikasi

Sabtu, 15 Juni 2019 — 6:30 WIB

SEJUMLAH pejabat dan aparatur sipil negara telah melaporkan ‘Hadiah Lebaran’ kepada Komisi Pemberantasamn Korupsi (KPK). Kita patut mengapresiasi karena laporan ini sebagai bentuk kesadaran hukum dari para aparat untuk menolak gratifikasi. Meski tidak semua pemberian dimaksudkan – oleh si pemberi – sebagai upaya suap atau gratifikasi, tetapi kesadaran untuk menolak setiap Hadiah Lebaran apa pun bentuknya, karena dinilai sebagai gratifikasi merupakan langkah maju, sebagai sikap terpuji.

Hingga Jumat (14 Juni 2019) kemarin, KPK sudah sudah menerima 161 laporan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa lembaga pemerintah terkait gratifikasi Lebaran.

Seperti diungkap Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, jumlah laporan gratifikasi mencapai Rp124.033.093. Sebagian besar berupa uang dan barang/makanan dalam bentuk parcel Lebaran.  Isinya beragam, mulai dari kopi, minyak goreng, kurma, minuman kaleng hingga sarung.

Lantas barang – barang yang dilaporkan ini akan dikemanakan? Setelah diproses, KPK akan menetapkan apakah barang gratifikasi ini nantinya menjadi milik negara, milik penerima atau diberikan kepada pihak lain.

Kepada siapa barang tersebut nantinya diberikan, itu soal lain karena sudah ada aturan hukumnya. Yang pasti, laporan ini bentuk kepatuhan atas surat edaran KPK tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD pada 8 Mei lalu.

Tercatat sebanyak 200 lembaga pemerintah mendukung surat edaran terkait penolakan gratifikasi ini. Dengan begitu, dapat diartikan 161 laporan gratifikasi yang disampaikan kepada KPK berasal dari ASN di antara 200 lembaga pemerintah dimaksud.

Kita berharap kecilnya jumlah laporan yang masuk ( dibanding lembaga yang ada) menandakan kian meningkatnya kesadaran untuk menghentikan praktik suap dengan beragam modusnya, termasuk melalui pemberian hadiah pada hari – hari spesial seperti Lebaran, ulang tahun dan acara hajatan. Sebab, gratifikasi terjadi karena ada yang memulai, memberi sesuatu dan ada penerima.

Jika kita sudah sepakat pemberian hadiah, termasuk hadiah Lebaran  = gratifikasi, apa pun alasannya, apa pun bentuknya dan berapa pun nilainya, maka penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang berujung kepada terjadinya korupsi dapat kita hindari. (*).