Thursday, 14 November 2019

Pemilihan Pimpinan DPR dan MPR Tak akan Ada Gejolak, Ini Alasannya

Selasa, 18 Juni 2019 — 23:30 WIB

JAKARTA – Dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR hasil Pemilu 2019  diprediksi tidak akan menimbulkan gejolak berarti.  Alasannya, karena  pemilihan yang akan dilakukan Oktober mendatang, parpol  pemenang pemilu sudah di kubu pemerintah, dan koalisinya mayoritas.

“Pimpinan DPR RI sudah pasti dijabat oleh PDIP. Saya dengar ibu Puan Maharani. Selanjutnya para wakil dijabat oleh Golkar, Gerindra, NasDem dan PKB. Dari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah bisa ditebak,” kata Fahri Hamzah .

Fahri berbicara hal itu dalam Forum Legislasi menyoal ‘UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen’ bersama  Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Moqowam, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali (Golkar), dan anggota FPDIP DPR RI, Eva Kusuma Sundari (FPDIP) di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (18/6/2019).

Fahri ingin ada check and balancing, atau kontrol yang jelas terhadap pemerintah agar tidak membahayakan pemerintah sendiri. Karena itu, perlu mengkaji presidensialisme untuk menentukan arah negara ini mau kemana melalui efektifitas lembaga-lembaga negara ini.

“Kalau pemerintah tanpa kontrol berbahaya. Misalnya, para menteri bisa senenaknya membuat kebijakan yang merugikan negara. Seperti skandal bank Century, BLBI, Pelindo, dan lainnya. Kita pahamlah tak akan sampai menjatuhkan Presiden RI, dan Bank Century, hanya sampai Boediono,” ujarnya.

Demikian pula posisi MPR, DPD RI, DPRD dan Pemda. Kalau mau negara ini kuat, maka semua institusi negara termasuk DPD RI itu harus kuat dengan kinerja yang jelas. Karena mandat konstitusi setiap lembaga perwakilan harus diatur oleh undang-undang khusus.

“Pertama soal desain reformasi parlemen ke depan,  karena saya memimpin tim untuk itu. Keinginannya adalah agar sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD),” ujar inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Menurutnya, lembaga perwakilan diatur oleh satu undang-undang khusus, tidak digabung, karena itu mandat daripada konstitusi.

“Kalau pemerintah mau membuat DPRD lebih kuat, usul saya dan usul  tim kami pemerintah membuat khusus undang-undang DPRD supaya pengawasan di DPRD itu dilakoni,” ujar pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Fahri berpendapat, pengawasan di daerah itu dilakoni oleh partai politik,  tidak dilakoni oleh lembaga lain, seperti sekarang yang di kasusnya KPK ngos-ngosan mesti  ngintip ke seluruh indonesia karena lembaga pengawasan di daerah juga lemah.

“Itu yang seharusnya, DPRD disuruh kita perkuat, parpol harusnya komit memperkuat DPRD. Sebab itu adalah wujud demokrasi kita di Daerah,” serunya.

Semakin kuat DPRD, sambung Fahri, maka semakin kuat daerah terkontrol dalam penggunaan keuangan negara dan draf ini akan kita ajukan disidang terakhir nanti.

“Kita juga mengusulkan agar DPD di perkuat. Jadi kalau menurut saya dan teman-teman anomali di DPD itu harus diakhiri, anomali begini dimana DPD itu dipilih rakyat maka dia harus dikasih kewenangan besar,” sebutnya.

Kalau kewenangannya tidak besar, lanjut Fahri maka jangan dipilih rakyat, dipilih aja secara simbolik. Sebab ongkos daulat rakyat itu maha.

“Kita sudah menerima draf dari DPD dan kalau itu disepakati nanti Paket yang diperjuangkan,” cetusnya. (*/win)