Friday, 22 November 2019

Biaya Mahal, MTI Pesimis Atas Rencana Kemenhub Operasikan O-Bahn

Senin, 24 Juni 2019 — 20:16 WIB
Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Darat

Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Darat

JAKARTA  – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tidak yakin atau pesimistis dengan rencana Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan O-Bahn sebagai mode transportasi umum baru.

Wakil Ketua MTI Djoko Setijowarno menjelaskan, O-Bahn akan sulit dilakukan karena membutuhkan biaya yang mahal untuk prasarana dan teknologinya.

“Pemerintah daerah harus membangun infrastruktur jalan baru berupa rel atau terowongan untuk menyediakan jalur khusus untuk 0-Bahn dan anggarannya besar, apakah keuanggan Negara bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastrukturnya,” ujar Djoko menanggapi rencana Kemenhub tersebut.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan Kemenhub mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk megatasi kemacetan di kota-kota besar di Indonesis. Oleh karenanya pihaknya kini tengah mengkaji moda transportasi bus baru O-bahn.

Kota besar yang alami kemacetan diantaranya Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, dan Yogyakarta.

Konsep O Bahn merupakan gabungan dari penggunaan kendaraan Bus Rapid Transit (BRT) dengan Light Rail Transit (LRT) dalam satu jalur yang sama, konsepnya merupakan bagian dari sistem transit BUS cepat.

Bus ini nantinya bisa berjalan di dua tempat aspal dan rel karena memiliki roda pandu yang berada di samping ban depan bus yang menyatu dengan batang kemudi roda depan, sehingga ketika bus memasuki jalur O-Bahn supir tak perlu lagi mengendalikan arah bus, karena roda pandu akan mengarahkan bus sesuai dengan arah rel pandu serta mencegah bus terperosok ke celah yang ada di jalur.

Sistem ini pertama kali diterapkan di Kota Essen, Jerman dan saat ini sudah digunakan di berbagai negara seperti Australia dan Jepang.

Ia mengklaim bahwa pembuatan O Bahn ini dapat mengatasi kemacetan dan menjangkau seluruh area perkotaan.

O-Bhan sebagai transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di beberapa kota di Indonesia dengan konsep smart city lebih baik diabaikan saja.

Menurut Wakil Ketua MTI, di samping persoalan biaya juga diragukan pemerintah daerah mau menerapkan konsep tersebut. Sebab pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan membenahi angkutan umum di daerah dengan konsep berbeda lagi dengan O-Bahn seperti Buy The Service.  (dwi/win)