Monday, 14 October 2019

BAKN DPR Desak Pemerintah Evaluasi Dana Desa, Sebab Ada Aroma Konflik

Kamis, 27 Juni 2019 — 19:55 WIB
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR diskusi soal dana desa. (rizal)

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR diskusi soal dana desa. (rizal)

JAKARTA – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendesak pemerintah agar  mengevaluasi kebijakan dana desa. Hal ini bukan karena kebijakan populis, namun juga mengandung aroma konflik.

“Padahal dana desa yang bergulir sejak 2015, awalnya untuk menjadi stimulus fiskal. Sehingga harapannya, akan terjadi akselerasi pembangunan desa,” kata anggota BAKN DPR-RI, Achmad Hatari bersama Ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP), Wakil Ketua BAKN, Willgo Zainaar (F-Gerindra), anggota BAKN Sartono Hutomo (F-PD), Ahmad Junaidi Auli (F-PKS) di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Hatari mengatakan,  BAKN meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dana desa. Karena dana desa ini menjadi isu yang mengemuka. Artinya, pemerintah harus mengevaluasi agar bagaimana menjadikan dana desa ini menjadi value of money.  “Jadi perlu dikritisi apakah efektif, efisien dan ekonomis. Tiga E inilah yang harus menjadi perhatian,” katanya.

Hatari menegaskan, dana desa ini bukan milik kepala desa, bukan milik pribadi-pribadi perangkat desa. Namun milik masyarakat desa yang harus digunakan untuk sektor produktif.  “Dengan demikian pemerintah menemukan titik singgung dari kebijakan yang populis ini,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua BAKN DPR Andreas Eddy Susetyo  juga mempermasalahkan ketidakandalan data dana desa, akibat adanya dualisme indeks terkait pembangunan desa. Yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Selain dualisme indeks, kata anggota Komisi XI DPR, hal yang menjadi penyebab permasalahan Dana Desa Affirmasi adalah permasalahan basis data untuk pengalokasian Dana Desa Afirmasi. Yaitu data IDM, JPM pada Basis Data Terpadu (BPT) Kementerian Sosial, data wilayah desa pada potensi desa BPS, serta data jumlah penduduk pada data penduduk.

“Termasuk catatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Atas hal ini, tidak dapat dipastikan kebenaran masing-masing data sumber pengalokasian dana desa,” bebernya.

Andreas mengatakan, BAKN meminta agar administrasi dana Desa ini, dibuat sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitasnya.  “Kita tahu bahwa pelaporan yang diinginkan dibuat satu sistem standar akuntansi desa,” katanya. (rizal/win)