Tuesday, 22 October 2019

Menaker Lihat Peluang Insentif Pajak Dorong Program 3S BLK

Jumat, 12 Juli 2019 — 15:16 WIB
Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri. (ist)

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri. (ist)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, melihat peluang manfaat pemberian insentif pengurangan pajak sampai 200% bagi balai latihan kerja (BLK) dalam program vokasi berupa skilling, re-skilling, up-skilling (3S) seiring terbitnya PP 45/2019.

Super tax deduction sangat penting untuk meningkatkan keterampilan pekerja secara masif. Juga menjawab kebutuhan dunia usaha & industri akan pekerja terampil yang sesuai, serta meningkatkan daya saing. Saya yakin pelaku industri akan menyambut baik kebijakan ini,” ujar kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut didampingi Karohumas Soes Hindarno, Jumat (12/7/2019).

Perbaikan akses dan mutu pelatihan vokasi melalui kebijakan triple skilling (3S), katanya, akan semakin efekif dengan daya dukung insentif pajak pro-vokasi. Kegiatan vokasi diyakininya mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil.

Menaker Hanif menyebut, tingkat daya saing pekerja Indonesia masih tertinggal di Asean sesuai hasil Survei Institute for Management Development (IMD) pada 2018. Indonesia masuk peringkat ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan Thailand, disebabkan rendahnya pendidikan dan kurang sesuainya antara pendidikan dengan pekerjaan.

“Pelatihan vokasi menjadi satu solusi, baik melalui pelatihan, pemagangan berbasis kompetensi maupun sertifikasi kompetensi.”

Namun begitu, Ditjen Pajak Kemenkeu pernah menemukan 2.000 perusahaan multinasional di Indonesia mengemplang Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi pada 2016. Ribuan perusahaan itu mangkir pajak selama 10 tahun melalui modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan/laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. (rinaldi/mb)