Friday, 06 December 2019

Antisipasi Serangan Siber, Pemerintah Mesti Gunakan Jaringan Telekomunikasi Khusus

Kamis, 18 Juli 2019 — 10:38 WIB
Ilustrasi.

Ilustrasi.

JAKARTA – Kebutuhan terhadap penyelenggaraan jaringan yang aman sangat diperlukan saat ini mengingat merebaknya serangan terhadap jaringan internet milik pemerintah dan munculnya berbagai kasus penyadapan terhadap pejabat negara.

Demikian hasil diskusi Forum  Group Disccusion (FGD) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dengan tema “Merevival Kedaulatan Telekomunikasi Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Informasi Nasional”, yang diselenggarakan di Yogyakarta, belum lama ini.

Data menunjukkan bahwa, pada tahun 2018 terjadi 12,8 juta serangan siber di Indonesia dengan target paling banyak domain go.id, ac.id, dan co.id.

Penggunaan jaringan publik oleh pemerintah  dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target  serangan siber. Apalagi sistem platform data yang digunakan milik pemerintah juga sangat bervariasi, tidak terstandarisasi, dan tidak terintegrasi  dengan baik antar  lembaga sehingga membuat potensi serangan siber semakin melebar.

Hampir semua perangkat telekomunikasi asing ditemukan adanya backdoor dan software yang bisa melaporkan  secara realtime  kepada pihak lain.

“Kondisi tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan, karena Indonesia sangat rentan dengan keamanan informasi milik negara,” ungkap Pengamat Telekomunikasi dan Anggota Mastel, Nonot Harsono.

Nonot pun menegaskan pentingnya kebutuhan terhadap jaringan yang aman dan mandiri saat ini. “Saat ini pemerintah kan masih menggunakan jaringan publik, untuk berhubungan antar pusat dan daerah, padahal jaringan publik ini terhubung dengan jutaan pengguna lainnya, hal ini sangat rawan,” jelasnya.

Harusnya, kata dia, sejak awal didesain dua penyelenggara jaringan yakni khusus dan umum. Seperti yang terjadi di negara-negara luar. “Mereka mendesain jaringan khusus pemerintah dengan memisahkan jaringan infrastuktur telekomunikasinya dengan infrastruktur milik jaringan  publik. Jaringan milik pemerintah ini dirahasikan, untuk memastikan keamanannya dari kemungkinan sabotase,” imbuhnya.

Dari adanya FGD yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam, menurut Nonot, urgensi terhadap kebutuhan jaringan khusus, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam forum tersebut terlihat bagaimana lembaga-lembaga negara juga sangat memerlukan.

“Sebut saja TNI, yang sudah jelas memerlukan jaringan komunikasi dari pusat sampai ke tingkat koramil. Lembaga-lembaga lain juga sangat memerlukan, misalnya Istana Presiden dengan kementerian, gubernur, walikota dan sebagainya,” ujarnya.

Peran pemerintah selaku regulator sudah membuat Perpres Nomor 95/2018 tentang  Sistem  Pemerintah Berbasis Elektronik ( SPBE), di mana pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan afirmatif yang meliputi tahapan rancang bangun jaringan, peralatan, platform dan aplikasi, yang harus dibuat dan dikuasai oleh industri  dan tenaga ahli dalam negeri untuk menjamin keamanan Nasional.

“Dengan sistem enkripsi yang dibuat sendiri, maka Indonesia akan mampu mengantisipasi dan mengurangi berbagai macam bentuk serangan siber,” tuntasnya.

FGD tersebut diikuti oleh  Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika TNI, Bappenas, Telkom, Industri dalam negeri (PT. Hariff DTE dan PT Inti), serta kalangan akademisi dan lembaga independen. (*/ys)