Monday, 09 December 2019

Kemenhub Hibahkan 44 Kapal Pelra ke Pemerintah Daerah

Kamis, 18 Juli 2019 — 19:43 WIB
Kapal Pelra yang dihibahkan ke 44 Pemda.(dwi)

Kapal Pelra yang dihibahkan ke 44 Pemda.(dwi)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan menghibahkan 44 kapal pelayaran  rakyat (Pelra) dari 94 kapal pelra yang tengah dibangun Tahun Anggaran 2018.

Ke-44 kapal pelra yang dibangun denan anggaran APBN tersebut resmi dihibahkan kepada 44 Pemerintah Daerah (Pemda) di Kantor Kementerian Perhubungan pada hari Kamis (18/7/2019) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo kepada pejabat sejumlah Pemda penerima hibah.

“Saya minta agar kapal pelra ini dapat dirawat dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Dinas Perhubungan dan setiap tahunnya ada anggaran untuk perawatan, sehingga kapal akan terus terawat,” harap dirjen.

Kapal pelra yang dihibahkan berukuran GT 35 dengan kapasitas angkut 24 penumpang, 10 Ton barang, 5 orang awak kapal, dan kecepatan kapal 9 Knot.

“Kapal pelra seperti ini sangat dibutuhkan daerah karena kapasitasnya tidak besar dan bisa untuk di daerah yang alurnya dangkal sehingga mampu mendukung kelancaran arus penumpang, barang, maupun wisata,” jelas Dirjen Agus.

hibah

Agus berharap program-program Pemerintah yang dijalankan harus tepat sasaran, tepat guna dan mampu memberi manfaat kepada masyarakat. “Semoga keberadaan kapal pelra ini dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Pemerintah Daerah yang diwakili Bupati Barru, Suardi Saleh menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub atas perhatian dan bantuannya kepada Pemerintah Daerah karena selama ini yang menjadi kendala bagi Pemda adalah pelayanan untuk masyarakat di kepulauan karena keterbatasan akses.

“Kami yakin setiap Pemda memiliki impian untuk mendapatkan kapal yang lebih representatif untuk menjadi moda transportasi masyarakat kepulauan yang selama ini belum bisa terpenuhi dengan baik,” tutur Suardi.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko mengatakan, kapal perla merupakan salah satu moda pada rangkaian konektivitas yang paling kecil dan paling dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa disandari atau dilalui kapal perintis.

Ditambahkannya, dari total 94 kapal yang dibangun Tahun Anggaran 2018 dikerjakan di 16 galangan nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, dan Sulawesi Selatan.

Kendati diserahkan ke Pemda, namun Kementerian akan terus pantau pengoperasian kapal-kapal ini sehingga bisa maksimal dan sekiranya Pemda mengalami kesulitan Ditjen Hubla siap memfasilitasi dan melakukan pembinaan. “Yang penting jangan sampai kapal ini mangkrak atau tidak digunakan,” terang Wisnu.

Adapun 44 Pemda penerima hibah kapal pelra antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau,  Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Barat, Kota Bima, Kota Sabang, Kabupaten Barru, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Lampung Selatan,  dan Kabupaten Lampung Tengah. (dwi)