Monday, 09 December 2019

Pernyataan Rian Ernest Dinilai Hambat Kerja Pansus Pilwagub DKI

Kamis, 18 Juli 2019 — 19:36 WIB
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman

JAKARTA – Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, menilai pernyataan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menghambat kerja Pansus dalam pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI. Rian sebelumnya menyebut ada dugaan politik uang dalam pemilihan Wagub DKI itu.

“Sebenarnya semua sudah terjadwal. Insyaa Allah kalau tidak ada rintangan seperti yang sekarang (pernyataan Rian Ernest), tanggal 20 atau 23 Juli paripurna (Wagub DKI),” ujar Taufiq di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

Menurutnya, pernyataan Rian terkait dugaan politik uang itu tidak seharusnya disampaikan ke media massa. Melainkan melaporkan dugaan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alasannya, pernyataan terkait dugaan politik uang itu justru dapat menimbulkan fitnah. Terlebih jika pernyataan itu tidak disertai dengan bukti.

“Saya pikir begini lah, KPK itu kan enggak bodoh. Tentunya KPK menurut saya kalau merasa ada indikasi bakal terjadi money politic, saya berpikir KPK pasti sudah menurunkan orang-orangnya tanpa perlu Rian Ernest koar-koar di media,” jelasnya.

Oleh karena itu, Taufiq pun melaporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019). Laporan tersebut pun teregister dengan nomor LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 18 Juli 2019.

Adapun pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut adalah Pasal 310 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 311 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1, 2 UU No. 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sebelumnya diketahui, Rian Ernest menyampaikan adanya dugaan politik uang dalam pemilihan Wagub DKI. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Menurutnya, transaksi uang ditujukan agar legislator DKI mau datang dan memenuhi syarat kuorum pemilihan wagub. “Ya standar, artinya gini modusnya pokoknya untuk datang, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan satu kursi ratusan juta,” ungkap Rian. (firda/yp)