Wednesday, 20 November 2019

Terkait Suap Bupati Lampung Tengah, Eks Anggota DPR Mangkir Dipanggil KPK

Kamis, 18 Juli 2019 — 15:21 WIB
Juru bicara KPK, Febri Diansyah.  (julian)

Juru bicara KPK, Febri Diansyah. (julian)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. Dalam proses penyelidikannya, KPK pun turut memanggil mantan anggota DPR Farid Al Fauzi untuk diperiksa sebagai saksi.

Dikonfirmasi hal itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menerangkan pemeriksaan terhadap Farid diperlukan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019, Zainudin (ZN). Namun, sayangnya, Farid tidak memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan tersebut.

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZN terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018,” kata Febri saat dikonfirmasi.

Sedianya, Farid yang juga Caleg Partai Nasdem dipanggil pada Rabu (17/7/2019) kemarin. “Namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan,” imbuh Febri seraya menyebut akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Zainudin sendiri merupakan anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama tiga legislator lainnya. Ketiganya ialah Raden Zugiri‎, Bunyana, dan Achmad Junaidi.

Keempat Anggota DPRD Lampung Tengah tersebut diduga telah menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Kemudian, keempatnya diduga menerima suap terkait pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 dan APB‎D tahun 2018.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan kembali Bupati Lampung Tengah, Mustafa (MUS) sebagai tersangka. Kali ini, Mustafa dijerat kasus ‎dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungannya tahun anggaran 2018.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima fee dari izin proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek.

Total, Mustafa diduga telah menerima suap dan gratifikasi sekira Rp95 miliar dalam kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018.

Sebagian uang Rp95 miliar tersebut diduga berasal dari Budi Winarto dan Simon Susilo. Kedua pengusaha itu disinyalir menyuap Mustafa untuk mendapatkan proyek di lingkungan Lampung Tengah.

Adapun, proyek yang akan digarap berasal dari dana pinjaman daerah tahun anggaran 2018. KPK pun telah menetapkan Budi Winarto dan Simon Susilo sebagai tersangka pemberi suap kepada Mustafa. (*/ys)