Friday, 13 December 2019

Setelah Adanya Otonomi Daerah Walikota Berani Melawan Menteri

Sabtu, 20 Juli 2019 — 8:33 WIB
SENTILAN-PAK-GUN

BERKAT UU Otda, Kepala Daerah punya kewenangan penuh  atas daerahnya. Implikasinya, bupati dan walikota tidak tunduk pada gubernur, gubernur tidak tunduk pada menteri, bahkan presiden. Paling baru, Walikota Tangerang Arief R Wismansyahberani pula melawan Menkumham Yasona Laolly.Untung segera berdamai. Jaman Orba habis itu Pak Wali.

Di jaman Orde Baru, dari Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri semua dikendalikan oleh Presiden. Dana daerah mengalir ke pusat, baru nanti dibagi-bagi kalau tak boleh disebut diciprati. Tapi berkat ide Amien Rais saat jadi Ketua MPR, lahirlah UU Otonomi Daerah. Kepala Daerah bisa mengatur penuh daerahnya, termasuk keuangannya (anggaran).

Tapi ada implikasinya. Pusat tak punya gigi atau kewibawaan atas pemerintahan di bawahnya. Maka pernah terjadi, Walikota Solo Jokowi melawan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Tapi wolak-waliking jaman (baca: perjalanan nasib) Walikota Solo yang dianggap bodo itu malah jadi Presiden.

Pembangkangan Kepala Daerah terus terjadi. Saat Anies Basawedan anyaran jadi Gubernur DKI, dia berani melawan Mendagri, Menko Maritim, bahkan Presiden dalam soal reklamasi Teluk Jakarta. Kepres jaman Pak Harto tak digubris, karena Gubernur Anies ingin menunjukkan keberpihakannya dengan motto: maju kotanya, bahagai warganya.

Babak baru pembangkangan kini terjadi di Tangerang. Walikota Arief R Wismansyah, berseteru dengan Menkumham Yasona Laolly gara-gara urusan perizinan lahan. Menteri merasa dipersulit IMB sedangkan Walikota merasa lumayan rumit. Karena tak ada titik temu, keduanya saling lapor ke polisi. Soalnya Walikota mematikan listrik di LP Tangerang dan pelayanan sampahnya. “Saya siap dipecat,” kata Pak Wali dengan berani.

Jika pelayanan instansi negara sampai diganggu, ini kan bisa masuk sabotase. Untunglah, akhirnya bisa didamaikan setelah dimediasi Mendagri dan  Gubernur Banten Wahidin Halim. Artinya, pelayanan untuk LP Tangerang kembali dibuka.

Untung saja ini terjadi di era reformasi. Coba kalau di jaman Orde Baru, Pak Harto tinggal telpon Gubernur Jabar, habis sudah itu Kepala Daerah Tangerang, dari Walikota tinggal jadi wali murid. Tapi bisa juga takkan terjadi perseteruan seperti itu. Sebab bila Kepala Daerah tetap dipilih DPRD atas pesan Cendana, rasanya Arief R Wismansyah tak mungkin jadi Walikota Tangerang, tuh. (gunarso ts)