Tuesday, 10 December 2019

Sisa Waktu 2 Bulan, Pilwagub DKI Mundur Lagi

Sabtu, 20 Juli 2019 — 6:06 WIB

MELESET dari jadwal yang sebelumnya telah direncanakan. Itulah yang terjadi dalam proses Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) DKI Jakarta. Sebelumnya diharapkan pada Senin (22 Juli) lusa dapat digelar sidang paripurna DPRD DKI untuk menggelar Pilwagub. Tetapi hingga Jumat (19 Juli 2019) kemarin jadwal tersebut belum teragendakan.

Bagaimana mana mungkin pemilihan wakil gubernur dapat digelar, sementara tata tertib pemilihan belum ditetapkan oleh dewan. Dengan begitu dapat dipastikan pemilihan wakil gubenur bakal mundur lagi sampai batas waktu yang belum ditentukan, setidaknya menunggu hingga tata tertib sebagai pedoman pemilihan telah ditetapkan terlebih dahulu.

Lantas kapan rapat penetapan tata tertib digelar dewan? Menurut keterangan masih akan dijadwal ulang.

Kita berharap dewan segera menjadwal tahapan pemilihan wakil gubernur sehingga pada bulan Agustus, sudah terpilih wakil gubernur yang baru. Harapan ini tentu bukan tanpa alasan. Selain, kursi Wagub DKI yang kosong sejak 27 Agustus tahun lalu setelah ditinggalkan Sandiaga Uno, waktu yang tersisa bagi anggota dewan periode sekarang cukup ketat.

Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum ( KPU), pelantikan anggota dewan daerah hasil pemilu legislatif 17 April lalu, dilaksanakan antara bulan Agustus hingga September 2019. Bahkan, sudah beberapa daerah yang menjadwalkan pelantikan anggota DPRD di bulan Agustus.

Lazimnya pelantikan anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan DPRD provinsi, dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR dan DPD pada 1 Oktober 2019. Dengan begitu sisa waktu efektif anggota DPRD, termasuk DPRD DKI Jakarta periode sekarang tinggal 2 bulan lagi, yakni Agustus dan September.

Akankah sisa waktu tersebut dimanftaakan seifisien mungkin untuk memilih wakil gubernur, atau anggota dewan baru yang akan memilih?Jawabnya menjadi kewenangan anggota dewan.

Memang tak ada batas waktu soal pemilihan wakil gubernur DKI, tetapi membiarkan hampir setahun kursi wagub kosong menjadi hambatan tersendiri bagi jalannya program pembangunan di ibu kota. Di sisi lain, mendatangkan multi tafsir, yang tak semuanya positif. Dan, yang paling terkena imbasnya adalah warga Jakarta karena tidak memiliki wakil gubernur.

Kita sepakat tak ada waktu lagi untuk bersilang pendapat mengurai penyebab molornya pemilihan wakil gubernur Yang dibutuhkan sekarang adalah kesamaan pandangan bahwa pemilihan harus dipercepat, mengingat waktu yang sangat ketat. (*).