Monday, 14 October 2019

Kivlan Zen Minta Menhan Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Dirinya

Senin, 22 Juli 2019 — 17:29 WIB
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein saat di Mabes Polri. (yendhi)

Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein saat di Mabes Polri. (yendhi)

JAKARTA – Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tahta, telah mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu. Tujuannya, meminta Ryamizard untuk berkenan menjadi penjamin atas permohonan penangguhan penahanan kliennya tersebut.

“Kami mengadukan kepada Ryamizard karena Pak Kivlan perlu dibantu dan ditolong. Harapan kami (Ryamizard memberikan jaminan penangguhan penahanan). Karena Pak Luhut aja memberikan jaminan pada yang lain. Pak Ryamirzad ini mantan Pangkotrad, artinya Pak Kivlan ini Kastaf, artinya satu institusi,” ujar Tonin di PN Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan kalau surat tersebut telah dikirimkan. Ia pun berharap surat tersebut telah diterima segera oleh Menhan RI tersebut.

“Iya sudah kami kirimkan tadi, semoga sore sudah ada di meja beliau,” sambungnya.

Disinggung perihal penangguhan penahanan terhadap Kivlan yang tak kunjung dikabulkan karena alasan tidak kooperatif, Tonin pun turut mempertanyakannya. Ia menjelaskan, melalui persidangan praperadilan ini ia ingin mengetahui maksud tidak kooperatif tersebut.

“Kalau kami lihat cari media katanya tidak kooperatif. Nah kita lihat di praperadilan, tidak kooperatifnya dimana. Kalau memang ada sekarang ketentuan tidak kooperatif membuat orang ditolak penangguhannya berarti ini ada penemuan pasal baru. Karena dasarnya kan tiga untuk ditolak (penangguhan penahanan), yakni melarikan diri, mengulang lagi, dan menyerahkan barang bukti. Engga ada (Kivlan) tidak kooperatif,” seru Tonin.

Diketahui, Kivlan ditahan akibat kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan pun telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur. Polisi juga telah memperpanjang masa penahanan terhadap Kivlan hingga 40 hari ke depan.

Padahal Kivlan dan tim kuasa hukumnya telah mengirimkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik. Namun polisi tidak mengabulkan permohonan penangguhan tersebut dengan alasan, Kivlan tidak kooperatif dengan penyidik.

“Untuk Pak KZ, ada pertimbangan penyidik juga, baik secara obyektif maupun secara subyektif. Salah satunya ada hal yang tidak kooperatif menyangkut masalah pokok perkara yang saat ini sedang didalami oleh penyidik,” kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Kasus dugaan kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019, di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019. Enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF. Salah satu tersangka merupakan sopir paruh waktu Kivlan. (firda/yp)