Saturday, 16 November 2019

Sidang Praperadilan, Ini Gugatan Kivlan Zen

Senin, 22 Juli 2019 — 18:14 WIB
Sidang praperadilan Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (firda)

Sidang praperadilan Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (firda)

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan dengan pemohon Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Dalam agenda persidangan tersebut, tim kuasa hukum Kivlan membacakan petitum permohonan praperadilan.

Dalam gugatan tersebut, tim kuasa hukum membacakan sebanyak 12 petitum permohonan praperadilan. Adapun poin utama dalam gugatan praperadilan itu agar hakim tunggal sidang, Achmad Guntu, mengabulkan seluruh gugatan permohonan.

“Menyatakan termohon praperadilan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan status tersangka,” ujar salah satu tim kuasa hukum, Kolonel Chk Subagya Santosa, di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap kliennya juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga ia meminta penetapan tersangka itu dapat dibatalkan.

“Menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh termohon praperadilan dengan tidak menyerahkan tembusan administrasi penyelidikan atau penangkapan, penahanan, kepada keluarga tersangka dan atau tersangka. Kelima, menyatakan tidak sah penangkapan praperadilan in casu Kivlan Zen di Mabes Polri pada tanggal 29 Mei 2019,” serunya kembali.

Ia menilai, polisi juga kurang alat bukti untuk melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap kliennya. Sehingga ia meminta agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan gugatan tersebut.

Berikut petitum permohonan gugatan praperadilan Kivlan Zen :

1. Mengabulkan gugatan permohonan praperadilan seluruhnya.

2. Menyatakan termohon praperadilan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan status tersangka.

3. Menyatakan perbuatan melanggar hukum dengan tidak pernah dilakukan pemohon praperadilan sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

4. Menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh termohon praperadilan dengan tidak menyerahkan tembusan administrasi penyelidikan atau penangkapan, penahanan, kepada keluarga tersangka dan atau tersangka.

5. Menyatakan tidak sah penangkapan praperadilan in casu Kivlan Zen di Mabes Polri pada tanggal 29 Mei 2019.

6. Memyatakan tidak cukup alat bukti dan atau belum dilakukannya pemeriksaan terhadap pemohon praperadilan adalah perbuatan melanggar hukum dalam penetapan status tersangka Kivlan Zen.

7. Menyatakan batal demi hukum penetapan tersangka Kivlan Zen berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019.

8. Menyatakan tidak sah BAP Pro Justicia yang dibuat oleh termohon praperadilan sepanjang berkaitan dengan pemohon praperadilan berdasarkan keterangan Helmy Kurniawan alias Iwan, Tajudin, Irfan, Adnil, Asmaizulfi, dan Habil Marati berdasarkan laporan polisi Nomor LP//439/V/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019.

9. Melepaskan pemohon praperadilan dari penahanan oleh termohon berdasarkan laporan polisi Nomor LP/439/V/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019.

10. Menyatakan batal demi hukum surat perintah penyelidikan SPDP, surat perintah penyidikan Sprindik, surat perintah penahanan, BAP pro justicia dan tanda terima barang bukti.

11. Memerintahkan termohon praperadilan mengembalikan barang bukti kepada pemohon praperadilan berupa satu buah handphone Nokia berwarna hitam yang di dalamnya terdapat dua buah sim card dengan nomor 0812xxx dan 08126xxx, Mobil Toyota Innova B 20xxx.

12. Merehabilitasi nama baik dari pemohon gugatan praperadilan ke keadaan semula. (firda/yp)