Monday, 09 December 2019

Aset Pengemplang Pajak Kelas Kakap Terancam Disita

Rabu, 24 Juli 2019 — 5:43 WIB
Kepala Suban PRD Jakbar, Hendarto menagih penunggak pajak di kawasan Hayam Wuruk. (Rachmi)

Kepala Suban PRD Jakbar, Hendarto menagih penunggak pajak di kawasan Hayam Wuruk. (Rachmi)

JAKARTA – Suku Badan (Suban) Pajak dan Retribusi Daerah (PRD) Jakarta Barat memburu tiga pengemplang pajak di kawasan Hayam Wuruk dengan total tunggakan Rp2,03 miliar. Jika tetap membandel, aset akan disita dan dilelang.

Kepala Suban PRD Jakbar, Hendarto menjelaskan ketiga pengemplang pajak yakni 2 wajib pajak (WP) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB) dan satu pajak restoran sesuai UU Nomor 19 tahun 2000 dan Pergub Nomor 190 tahun 2017.

“Kami melayangkan tiga kali surat peringatan tapi tidak digubris. Hari ini kami tagih. Jika dalam 2×24 jam tetap tidak membayar pajak, kami akan sita asetnya untuk dilelang,” kata Hendarto di lokasi penagihan pajak, Selasa (23/7/2019).

Ia menambahkan Badan Pajak dan Retribusi DKI juga akan memblokir aset dan rekening penunggak pajak jika masih ngeyel hingga batas waktu yang ditentukan.

Bagi WP yang menerima surat penagihan, diberi kesempatan untuk mencicil sesuai aturan dengan denda 2 persen setiap bulan selama 24 bulan. (rachmi/yp)