DEPOK – Sebagai salah satu mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi dan lainnya khususnya kalangan jurnalis atau wartawan terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Depok diharapkan perlu adanya pemahaman sejak awal sehingga pengertiannya agar tidak bias.
“Paling tidak media massa, wartawan di Kota Depok sebelum memberitakan atau menginformasikan masalah PUG sebagai salah satu propgram pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu apa arti gender terlebih dahulu,” kata Walikota Depok Muhammad Idris, saat membuka sosialisasi Peningkatan Peran Jurnalis Berprespektif Gender, di gedung Balekka Depok, Rabu (7/8/2019).
Berbicara hal itu, Walikota didampingi Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Depok Nessi Annisa Handari.
Pengarusutamaan Gender (PUG) ini adalah merupakan program Pemerintah Pusat , diacara ini perlu koordinasi dan kolaborasi dengan teman teman jurnalis dan PUG ini merupakan program Lintas dinas atau organisasi serta tidak hanya satu bidang tapi semua bidang.
Menurut dia, media atau kalangan wartawan sebelum melakukan sosialisasi PUG kemasyarakat, perlu pemahaman apa itu Gender atau PUG, jadi gender bukanlah jenis kelamin namun karakteristik, tanggung jawab dan peran jadi gender disini adalah bisa bertukar peran sesuai rekayasa sosial tertentu yang juga dilakukan oleh pria bukan saja waniya dalam kegiatan sehari hari.
Dari data di BPS tahub 2017 Indek Pembangunan Gender (IPG) Kota Depok memiliki nilai 93,5 persen dan berada di peringkat ke 6 se Propinsi Jabar. Untuk Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Depok ternyata paling tinggi di Jabar meraih poin 81,40 persen serta berada di urutan ke 7 tingkat nasional.
Sementara itu, Kepala DPAPMK setempat Nessi A Handari, menambahkan kegiatan ini tentunya menambah wawasan bagi kalangan wartawan dalam penulisan masalah gender dan persoalan anak maupun perempuan di Kota Depok sehingga tidak menimbulkan masalah negatif dalam penyebarab informasi kaitan dengan kegiatan PUG.
Kegiatan akan dilakukan dua hari dengan pembicara antara lain Asisten Deputy Media Partisipasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Drs. Fatahllah. M.Si, Ketua Komisi Kompetensi Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Drs.Kamsul Hasan, katanya. (anton/win)
