JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding bersuara terkait arah politik partai Demokrat menuju pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Karding menilai berlabuhnya partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tergantung kesepakatan dengan Jokowi.

“Pada prinsipnya, kata kucinya kan tergantung pada kesepakatan Demokrat dengan Pak Jokowi,” katanya, Selasa (13/8/2019).

Mantan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini menyebut perlu tidaknya penambahan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan dipertimbangkan Jokowi. Namun menurutnya Jokowi tidak sendiri saat memutuskan anggota koalisi baru. Keputusan tersebut, imbuhnya, akan didiskusikan terlebih dahulu bersama partai koalisi.

“Ini kalau Pak Jokowi misalnya menghendaki harus ada tambahan koalisi ya tentu akan dibahas di partai-partai. Nanti pembahasannya seperti apa, keputusannya seperti apa, tentu kita harus menunggu dulu kan,” jelasnya.

Lebih lanjut Karding tidak menampik penambahan partai pendukung pemerintah akan berdampak pada pembagian posisi di pemerintahan (power sharing). Power sharing dikatakan Karding tidak hanya di kabinet, tetapi juga posisi pimpinan lembaga legislatif seperti DPR dan MPR.

“Sudah pasti (power sharing). Makanya kan pasti akan dibahas di rapat-rapat nanti. Misalnya apa bentuk bargainingnya (tawar menawarnya) gitu kan? Apakah kabinet, apakah legislatif baik di MPR, DPR,” tandasnya.

“Tentu nanti ada pembicaraan-pembicaraannya, dan itu akan dibahas, dibahas seperti apa. Tentu kan kita belum tahu seperti apa hasilnya. Prinsipnya tentu kita akan berjalan seperti apa nanti,” pungkas Karding.

Sebelumnya Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyebut partainya akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia mengatakan saat ini Demokrat tengah berkomunikasi baik dengan Jokowi maupun partai koalisi guna masuk ke lingkaran pemerintahan. (ikbal/ys)