JAKARTA –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota pengganti DKI Jakarta. Komite Pedagang Pasar (KPP) mengingatkan agar Presiden tak lupa keberadaan pasar tradisional di ibu kota baru harus jadi trend model bahkan Center Model pasar se-Indonesia.

“Kami ingin di ibu kota yang baru nanti pasar tradisional selain harus ada dan jumlahnya bisa lebih banyak di daerah ibu kota yang baru dan mesti ada keunggulan dan jadi trend model bahkan center model, untuk pasar-pasar di provinsi lainnya se-Indonesia,” kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), Abdul Rosyid Arsyad, Selasa (27/8/2019).

Rosyid menjelaskan, di lokasi ibu kota baru nanti pasar tradisional harus memiiki keunggulan secara ekonomi. Ini dapat terlihat  yakni dengan adanya akses terpusat langsung penjualan hasil petani atau produk lokal industri yang dimiliki rakyat di pasar pasar se-Indonesia.

“Selain itu, adanya akses pemasaran penjualan barang-barang pedagang melalui aplikasi “Kepasar” yang telah dibentuk Komite Pedagang Pasar (KPP),” kata Abdul Rosyid.

(Baca: Jokowi Tetapkan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara yang Baru)

“Dengan penggunaan aplikasi Kepasar maka pembayarannya bisa tunai dan non tunai. Selain itu di pasar di daerah ibu kota yang baru harus ada pelestarian seni budaya se-Indonesia termasuk terpusatnya seluruh pelaku Koperasi dan UMKM,” jelasnya.

Rosyid berharap kepada Presiden agar sistem dan manajemen pengelolaan terpusat di satu pasar di daerah ibu kota yang baru dengan lewat aplikasi online.

“Jadi nanti harus ada satu pasar tradisional yang lebih besar di daerah ibu kota yang baru, dibandingkan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.”

(Baca: Jokowi Tunjuk Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru, Begini Tanggapan Ahok BTP)

APLIKASI ONLINE

Ini dilakukan agar pasar yang lebih besar di ibu kota baru bisa dibangun sistem dan manajemen terpusat untuk seluruh pasar se-Indonesia.

“Jadi mudah terkontrolnya sewa menyewa di pasar, hasil parkiran di pasar, distribusi pangan ke pasar-pasar. Juga harus ada sistem aplikasi online yang mengatur hasil panen petani atau produk lokal industri yang dimiliki rakyat,” tandas Rosyid. (tiyo/ys)