Thursday, 05 December 2019

Rizal Ramli: Kebijakan Menkeu Sri Mulyani Rugikan Indonesia

Rabu, 28 Agustus 2019 — 16:44 WIB
Rizal Ramli (rizal)

Rizal Ramli (rizal)

JAKARTA – Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan,  kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat merugikan Indonesia, sebab memberikan bunga utang uang sangat tinggi kepda kreditor.

“Kebijakan Menkeu  sangat merugikan rakyat Indonesia karena memberikan yield/bunga utang sangat tinggi. Bondholders/kreditor utang Indonesia senang, tapi rakyat Indonesia harus bayar beban tambahan bunga ratusan triliun. Tragedi sekaligus kriminal,” kata RR, Rabu  (28/8/2019).

Bunga utang negara yang diberikan Sri Mulyani  kepada kreditor lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang rating ekonominya lebih rendah dari Indonesia. Dengan Vietnam dan Philipina, misalnya, bunga yang harus dibayar akibat kebijakan Sri Mul 3% lebih tinggi. “Harusnya lebih rendah. Karena merugikan rakyat Indonesia pantasnya disebut menteri ‘terbalik’,” katanya.

RR  mengungkap data utang bond pemerintah saat Sri Mulyani menjabat menkeu di era pemerintahan Jokowi dan era pemerintahan SBY.

Sebagai Menkeu SBY, 2006-2010, Sri Mulyani menerbitkan utang bond sebesar Rp 454,9 triliun dengan rincian Fixed Coupon sebesar Rp 281,8 triliun, Variable Coupon Rp 25,6 triliun, Fixed Coupon (Islamic) Rp 25,7 triliun, dan Fixed Coupon (non tradable) Rp 121,7 triliun. Dengan yield kemahalan, beban yang harus ditanggung rakyat akibat kebijakan Sri Mul sebesar Rp 199,7 triliun.

Adapun saat pemerintahan Jokowi, periode 2016-2019, Sri Mul menerbitkan utang bond Rp 790,7 triliun. Masing-masing Fixed Coupon sebesar Rp 461 triliun, Zero Coupon Rp 49,1 triliun, Zero Coupon (Islamic) Rp 22,1 triliun, Fixed Coupon (Islamic) Rp 240,9 triliun, Variabel Coupon (non tradeble) Rp 10,7 triliun dan Fixed Coupon (non tradeble) sebesar Rp 7 triliun.

Utang juga diterbitkan dengan yield kemahalan sehingga menambah beban rakyat Rp 118 triliun. “Total Menkeu  untungkan kreditor tapi rugikan rakyat  Rp 317,7 trilliun,” sebut RR.

Situasinya berbeda ketika menkeu dijabat Agus Martowardojo dan Bambang Brodjonegoro. Keduanya, kata RR, memberikan yield utang lebih rendah dari negara-negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia. Selain Sri Mul, menurut RR, platform ‘karpet merah’ untuk kreditor juga digelar pemerintah saat menkeu dijabat Chatib Basri.

“Ketika meminjam dengan menerbitkan bonds, Agus Martowardoyo maupun Bambang Brojonegoro sangat proper (correct) dengan selalu berikan yield utang lebih rendah dari negara-negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia, seperti Thailand dan Philipina. Tetapi, Menkeu ‘terbalik’ SMI dan Chatib Basri justru sebaliknya. Menerbitkan utang kemahalan yang menguntungkan kreditor tapi merugikan rakyat,”  kata RR. (rizal/win)