Situs toto adalah langkah pertama menuju petualangan yang tak terlupakan. Contohnya di pasaran togel Macau, para penjudi memasuki dunia yang penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Dengan tekad yang kuat, mereka siap memutar otak untuk merumuskan prediksi berdasarkan angka keluaran data macau 4d beberapa bulan sebelumnya.

Pernah dengar situs judi poker online terpercaya dari IDNPLAY? Jika ya maka tidak salah lagi bahwa idnpoker adalah jawabannya. Situs ini juga menyediakan download APK terbaru dan link login alternatif untuk pemain di wilayah Indonesia dan benua Asia.

Thursday, 05 December 2019

Unjuk Rasa di Istana Massa Dukung Revisi UU KPK

Sabtu, 14 September 2019 — 23:05 WIB
Demo di depan Istana Negara dukung Revisi UU KPK. (tim)

Demo di depan Istana Negara dukung Revisi UU KPK. (tim)

JAKARTA – Dua kelompok aktivis  berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Sabtu (14/9/2019). Mereka mendukung  DPR dan Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU KPK.

Keduanya adalah atas nama Front Masyarakat Pengawal KPK dan Himpunan Aktivis Melinial Indonesia. Mereka adalah massa yang kemarin mendatangi KPK.

Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan ‘Revisi UU KPK Memperkuat Fungsi dan Kerja KPK, yang digoreskan di atas kain berwarna merah putih. Dalam aksinya para pengunjuk rasa juga membawa bendera Merah Putih.

Spanduk lainnya bertuliskan kalimat yang sama, tapi ditambahkan kata-kata yang berbunyi: Jangan Anti Dengan Perubahan.

Dalam seruannya, mereka juga menyerukan dukungan kepada pimpinan baru KPK yang kemarin terpilih seusai fit and proper test dilanjutkan voting anggota Komisi III DPR, untuk pemilihan pimpinan KPK periode 2019-2025.

Demo di KPK dukung revisi KPK. (toga)

Demo massa di KPK mendukung DPR segera revisi KPK. (toga)

Sementara itu, ada lagi  massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi menggunakan kostum pahlawan super saat berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu.

Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KPK yang diduga dipakai untuk kepentingan politik dan dugaan melakukan calo kasus. (timyadi/toga//win)