Wednesday, 16 October 2019

AMPG: Tidak Ada Situasi Genting di Golkar

Kamis, 19 September 2019 — 19:56 WIB
Ahmad Irawan. (ist)

Ahmad Irawan. (ist)

JAKARTA – PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ahmad Irawan mengatakan,  adanya isu yang menyatakan bahwa Partai Golkar terpuruk dan rusak,  itu tidak benar. Karena faktanya, hasil Pileg 2019 menempatkan Partai Golkar pada posisi kedua dan untuk pertama kalinya Partai Golkar memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini dikatakan Ahmad terkait adanya  pernyataan Pengurus Pleno DPP Partai Golkar yang mengirimkan somasi kedua kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Rabu (18/9/2019) siang.

“Saat ini Partai Golkar juga sedang melaksanakan program-program partai, seperti yang terbaru pemberian penghargaan terjadap caleg partai Golkar dalam pemilu 2019. Jika partai terpuruk, tidak mungkin kita finish pada urutan kedua hasil pemilu 2019,” kata Ahmad Irawan,  Rabu (18/9/2019).

Jika Golkar rusak, lanjutnya,  tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatan partai secara partisipatif dan demokratis.

“Tidak terdapat fakta dan bukti Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar melakukan penyalahgunaan wewenang, baik itu bertindak tanpa wewenang atau berlaku semena-mena di partai. Keputusan Golkar diambil selama ini sangat rasional dan demokratis,” katanya.

Mengenai kondisi Golkar yang dikatakan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, hal tersebut hanya pendapat subjektif saja. Bahkan bahasa kegentingan tersebut hanya duplikasi istilah saja dari ayat konstitusi UUD 1945.

“Karena objektifnya tidak ada situasi genting yang memaksa di Golkar saat ini. Karena program dan kebutuhan partai terlaksana seperti biasa, tidak terdapat kekosongan kekuasaan dan fungsi kepengurusan berjalan normal saja. Jadi situasi genting apa yang dimaksud,” beber Ahmad.

Ahmad Irawan mengatakan, tidak benar ada preman berseragam AMPG di DPP Partai Gokar, situasi mencekam dan tidak kondusif. Mereka semua adalah anggota Partai Golkar yang sedang mengikuti kegiatan orientasi di DPP Partai Golkar.

“Kita semua memiliki kewajiban moral (moral obligation,red) menjaga keutuhan Golkar. Masalah dapat diselesaikan secara santun dan musyawarah. Tidak ada hal yang menakutkan dari ancaman untuk menyelesaikan perselisihan secara hukum.

Hanya saja hal tersebut harus dihindari karena kita semua adalah keluarga besar Partai Golkar. Jika pun pilihan itu diambil oleh pihak Pro Bamsoet, tidak ada pilihan lain selain menghadapinya untuk menjaga marwah dan kehormatan Partai Golkar,” tutup Ahmad Irawan. (rizal/win)