Friday, 06 December 2019

Beri Sanksi Rektor dan Dosen, Menristekdikti Dituntut Cabut Pernyataan

Jumat, 27 September 2019 — 9:07 WIB
Ubedilah Badrun. (ist)

Ubedilah Badrun. (ist)

JAKARTA – Menristekdikti M Nasir seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Kamis (26/9/2019), menyampaikan, akan memberi sanksi bagi rektor yang ketahuan menggerakkan aksi mahasiswa.

Selain itu, dosen yang ketahuan menggerakkan aksi, Menristek mempersilahkan rektor memberi sanksi keras berupa SP1, SP2, bahkan sanksi hukum.

Terhadap pernyataan Menristekdikti M Nasir tersebut, Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) menyatakan sikapnya.

Satu, bahwa Indonesia sejak kemerdekaanya memilih jalan sebagai negara demokrasi, sebagai negara demokrasi maka demonstrasi atau menyatakan pendapat dimuka umum adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara Demokrasi sebagaimana disebutkan dalam berbagai literatur teoritik tentang Demokrasi.

“Kedua, bahwa dalam konstitusi UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Itu artinya Indonesia adalah negara Demokrasi. Dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28E ayat (3) dinyatakan dengan tegas bahwa ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,'” kata Ketua APPSANTI, Ubedilah Badrun, Jumat (27/9/2019).

Oleh karena itu, demonstrasi mahasiswa justru dijamin oleh konstitusi UUD 1945.

“Keempat, mendesak Menristekdikti untuk mencabut pernyataannya karena bertentangan dengan prinsip Universitas yang memegang teguh _Academic Freedom_ (Kebebasan akademik),” kata Ubedilah Badrun. (rizal/mb)