JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Prof HM Tito Karnavian meninjau situasi dan kondisi Ibu Kota Jakarta melalui udara, khususnya situasi di seputaran gedung DPR/MPR RI dengan menggunakan Helikopter Super Puma milik TNI AU, Senin sore (30/9/2019).
Ikut serta dalam peninjauan tersebut di antaranya, Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Dankormar Mayjen TNI (Mar) Suhartono, serta Dankorpaskhas Marsda TNI Eris Widodo.
Sebelumnya, Senin siang, Panglima TNI ikut dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, bersama beberapa instansi terkait. Rapat ini membahas sejumlah hal mengenai persiapan jelang pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 dan pelantikan pelantikan presiden-wapres terpilih hingga situasi politik dan keamanan terkini.
Pagi hari, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin apel kesiapan pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024. Dalam apel ini, Hadi mengingatkan soal soliditas prajurit dalam pengamanan. Upacara apel digelar di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019).
Hadir di acara ini Kepala Satuan Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Satuan Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna dan Kepala Satuan Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Aji.
Apel kesiapan pasukan pengamanan ini diikuti oleh kurang lebih 8 ribu personel dari 3 matra. Apel ini dimaksudkan untuk memberikan arahan saat pengamanan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2019.
“Tugas ke depan kita adalah mengamankan pelantikan anggota DPR, MPR yang akan dilaksanakan 1 Oktober 2019 dan tanggal 20 Oktober 2019 adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Hadi saat memberikan arahan.
Hadi berharap para personel melaksanakan pengaman dengan baik. Sebab, sebutnya tugas pengamanan adalah tugas mulia untuk menjaga stabilitas keamanan.
“Para prajurit sekalian tugas kita adalah tugas yang sangat mulia, tugas untuk menjaga stabilitas keamanan tugas untuk menciptakan rakyat menjadi sejahtera, sejahtera karena aman,” sebutnya.
Tiga hari sebelumnya, Panglima menyatakan, pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih akan berhadapan dengan TNI. Pelantikan berlangsung 20 Oktober 2019.
“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu, akan berhadapan dengan TNI,” tuturnya di Jakarta, Jumat (27/9/2019). (win)
