Wednesday, 11 December 2019

Pidato Perdana Sebagai Ketua DPR, Puan Minta Berdiri di Podium

Selasa, 1 Oktober 2019 — 22:36 WIB
Puan Maharani sesaat setelah diambil sumpah jadi Ketua DPR. (timadi)

Puan Maharani sesaat setelah diambil sumpah jadi Ketua DPR. (timadi)

JAKARTA – Sejenak setelah dilantik sebagai Ketua DPR, Puan Maharani membacakan sambutan sambil duru di kursi pimpinan Dewan di hadapan anggota DPR yang hadir, Selasa (1/10/2019) malam. Tak berapa lama membacakan pidato, Puan pun minta kesempatan untuk berpidao di podium.

Dalam pidatonya, Puan Maharani menyatakan, lembaga yang dipimpinnya tetap mengharapkan dukungan dan masukan dari masyarakat luas mengenai berbagai tugas yang diemban hingga lima tahun ke depan.

Dia menegaskan,  DPR tak akan anti terhadap kritik yang dilontarkan masyarakat. Meski begitu ia berharap masyarakat tetap objektif dalam menilai pelaksanaan tugas DPR.

Menurut Puan, DPR tidak antai kritik. “Tetapi diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak pada penilaian yang bersifat apriori terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR,” ungkapnya.

Menurut dia, DPR merupakan lembaga tinggi negara yang merepresentasikan dari konsep kedaulatan rakyat. Dengan demikian, Puan menyatakan Gedung DPR akan tetap menjadi rumah rakyat. DPR, kata dia, akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat.

“Marilah kita jaga bersama kepercayaan yang telah diberikan rakyat tersebut melalui kerja keras, kerja cerdas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan fungsi dan peran DPR yang dapat memenuhi aspirasi dan harapan rakyat,” kata putri Megawati Soekarnoputri itu.

Ketua DPR ini meeminta agar DPR RI tak mudah terpecah belah dan justru kontraproduktif dalam menjalankan tiap fungsi-fungsinya yang dinamis. Ia berkeinginan agar kepentingan nasional dan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi landasan utama bagi para anggota dalam menjalankan tugas kedewanan.

“Kekritisan kita, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi dan menjalankan mekanisme checks and balances haruslah selalu konstruktif, dan membangun peradaban demokrasi di Indonesia,” tandasnya. (win)