Thursday, 05 December 2019

DPRD Rapat Paripurna, Mahasiswa Demo Kritisi Gubernur dan Wagub Banten

Jumat, 4 Oktober 2019 — 17:03 WIB
Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi saat menggelar aksi di depan gedung dprd banten

Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi saat menggelar aksi di depan gedung dprd banten

BANTEN – Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Banten di gedung DPRD Provinsi Banten, Jumat (4/10/2019), diwarnai unjuk rasa mahasiswa, Jumat (4/10/2019). Pendemo menilai Wahidin Halim dan Andika Hazrumy gagal dalam memimpin.

Mahasiswa menilai sudah 19 tahun Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat namun permasalahan kemiskinan dan pengangguran masih belum bisa diselesaikan. Padahal, tujuan utama pemisahan tersebut untuk membangun kesejahteraan masyarakat Banten.

“Sudah hampir tiga tahun Wahidin dan Andika menjabat yang membawa janji politik membawa perubahan di Banten namun faktanya itu semua mitos belaka,” kata Arman kordinator aksi saat berorasi.

Ia menyampaikan selain pengangguran dan kemiskinan yang tidak mampu di tangani, persoalan konflik agraria, infrastruktur, kesejahteraan sosial bagi nelayan dan petani hingga fasilitas pendidikan tidak mampu diselesaikan oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.

Sebaliknya, pengunjuk rasa beranggapan pasangan itu malah mencari untung dari jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dengan memperbesar biaya operasional gubernur yang lebih dari Rp11 miliar per tahun. Padahal, Anggaran tersebut telah melanggar Pemerintah Daerah nomor 109 tahun 2000.

“Ini menunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak becus untuk membenahi Banten. Ingat, WH-Andika digaji untuk melayani rakyat bukan sebaliknya,” katanya.

Dalam aksinya mahasiswa sempat memaksa masuk ke dalam gedung DPRD untuk menemui gubernur dan wakil gubernur. Namun mereka diadang polisi hingga terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong akhirnya reda setelah petugas menjaga ketat dengna barikade petugas. (haryono/yp)