JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa dalam kasus suap proyek Meikarta untuk tersangka Sekda nonaktif Jawa Barat Iwa Karniwa (IWA).
Menurut Aher, penyidik KPK seputar Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang pernah digawangi oleh Iwa Karniwa dan diganti oleh mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Soal pergantian itu juga ditanyakan penyidik. “Saya jawab pergantian itu sesuai dengan aturan, setelah kita konsultasi ke berbagai tempat termasuk kalau di analisa biro hukum pergantian itu boleh,” ungkapnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2019).
Terkait tentang BKPRD, Aher mengaku dicecar soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek yang akan digarap oleh Meikarta.
“Jadi RDTR itu dibahas di DPRD Kabupaten Bekasi, setelah dibahas disetujui bersama bupati dikirim ke provinsi, di provinsi ada proses lebih lanjut sampai proses akhirnya ada persetujuan subtansi dari gubernur,” kata Aher.

Aher juga mengaku ditanya soal peran Deddy Mizwar, mantan wagub. Yakni soal kenapa Kepala BKPRD diganti dari Sekda Iwa Karniwa ke Wagub Deddy Mizwar.

“Saya ditanya pertama Jawa barat kan ada Kepgub tentang RDTR apa hubungan tentang BKPRD selama 2010-2011 itu dikepalai oleh Sekda. Pada 2016, berdasarkan Kepgub yang baru, yaitu Kepgub 120 Tahun 2016, ada pergantian yang asalnya BKPRD Pak Sekda diganti Pak Wagub. Sekda jadi wakil ketua tadi ditanyakan kenapa diganti,” kata Aher.

Itulah sebabnya, Aher menuebut oergantian itu sudah sesuai aturan. “Saya jawab tentu pergantian itu sesuai aturan sesuai dengan konsultasi ke berbagai tempat, termasuk di analisa biro hukum pergantian Itu boleh. Yang tidak boleh kalau Wagub turun. Wagub dari penanggung jawab jadi ketua boleh. Jadi tidak ada masalah secara hukum,” terangnya.

Aher diperiksa selama 3,5 jam. Ia keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.30 WIB. (win)