Friday, 18 October 2019

Untunglah, Jabatan Ketua MPR Tidak Sampai Dikuasai Oposisi

Sabtu, 5 Oktober 2019 — 7:16 WIB
sentilan mpr

KOALISI Indonesia Kerja kini benar-benar panen raya. Dari presiden, Ketua DPR, MPR dan DPD berhasi dipegangnya. Padahal pada Pilpres 2014, kecuali presiden, dan DPD, jabatan Ketua DPR, dan MPR dikuasaai oposisi. MPR di tangan Bambang Susatyo kini, merupakan jaminan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin takkan digoyang-goyang.

Awal-awal pemerintahan Jokowi-JK  di tahun 2014, Koalisi Merah Putih nampak serakah sekali. Gagal menguasai kursi presiden, jabatan Ketua DPR dan MPR diborongnya tanpa menyisakan untuk KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Padahal sebagai pemenang pemilu mestinya Ketua DPR haknya PDIP.

Tapi UU MD3 diamandemen secara kilat, dan KIH membiarkan saja. “Peken kabeh (ambil semuanya) ya wuk ya.” Kata KIH andaikan diwujudkan dalam kata. Tapi lama-lama kubu oposisi rontok, banyak pendudukung oposisi yang menyeberang ke KIH, misalnya Golkar dan PPP.

Bagaikan hukum karma, sekarang Koalisi Adil Makmur pengganti KMP tak dapat posisi apa-apa. Pengin Ketua MPR diserahkan ke Ahmad Muzani dari Gerindra, gagal total. Lobi-lobinya ke parpol lain tak membawa hasil, sehingga akhirnya Gerindra pun mendukung Bambang Susatyo menjadi Ketua MPR.

Jabatan Ketua MPR kali ini memang sangat strategis. Selain bisa memoles diri sang Ketua untuk persiapan Pilpres 2024, wewenanngnya diperluas jika wacana GBHN dihidupkan kembali menjadi kenyataan. Di tangan Bamsut pun, PDIP pemilik KIK menjadi lebih tenang, karena takkan mengganggu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Beda bila di tangan oposisi, peluang MPR untuk menggoyang dan menjatuhkan presiden besar sekali. Sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya, Gerindra – PKS tak pernah henti menggempur segala kebijakan Jokowi-JK. (gunarso ts)