Tuesday, 15 October 2019

Berharap APBD 2020 Segera Dibahas

Senin, 7 Oktober 2019 — 7:24 WIB

PEMBAHASAN Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 terancam molor. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga, 6 Oktober 2019, belum mengukuhkan pimpinan DPRD periode 2019-2024.

Mengacu dengan jadwal, akhir November APBD harus sudah tuntas. Bila pengukuhan pimpinan Dewan terbengkalai dipastikan pengesahannya bisa tidak tepat waktu.

Syarif, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, berdalih DPRD belum bisa bergerak sebelum pimpinan Dewan dikukuhkan melalui penetapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tak kunjung dikukuhkannya pimpinan DPRD menjadi sorotan publik. Elemen masyarakat mendesak Kemendagri segera mengukuhkan pimpinan Dewan sehingga duit rakyat yang ada di APBD bisa secepatnya dimanfaatkan.

Berdasarkan draft, Rancangan (RAPBD) DKI 2020 naik Rp6,9 triliun lebih dari APBD 2019. APBD 2019 sebesar Rp 89,08 triliun, tetapi pada RAPBD 2020 yang diajukan mencapai Rp 95,99 triliun.

Setidaknya ada sembilan program proritas yang diusulkan dalam RAPBD 2020. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp46,84 triliun.

Gubernur Anies Baswedan berharap RAPBD bisa dibahas lebih cepat dan rinci. Bila APBD bisa disahkan tepat waktu, pada awal 2020 anggaran bisa langsung dimanfaatkan.

Desakan masyarakat dan harapan Anies sudah seharusnya diperhatikan Kemendagri. Belum dikukuhkannya pimpinan Dewan sangat berpotensi pengesahan APBD menjadi molor.

Sudah bukan rahasia lagi, dalam pembahasan APBD penuh kepentingan baik itu kepentingan politik maupun lainnya. Banyaknya jalan terjal dan berliku membuat pengesahan anggaran biasanya alot, sehingga pengesahannya bolak-balik mundur.

Sebelumnya masyarakat menyorot lambannya sejumlah partai politik yang tak kunjung menugaskan kadernya menjadi pimpinan Dewan. Giliran pimpinan DPRD sudah ada dan telah diajukan, eh kini giliran Kemendagri yang tak kunjung mengukuhkan.

Tak kunjung dikukuhkannya pimpinan Dewan yang berdampak dengan molornya pengesahan APBD maka dipastikan akan berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan di Jakarta.

Publik kini berharap APBD 2020 cepat dibahas. @*