Tuesday, 15 October 2019

Menyoal Pangan Curah

Selasa, 8 Oktober 2019 — 12:45 WIB

PEMERINTAH mulai tahun 2020 melarang penjualan minyak goreng curah. Alasannya, tidak higienis selain juga takarannya bisa jadi tidak pas. Konsumen dirugikan karena tidak ada jaminan mutu, kesehatan serta berat timbangan. Dengan berlakunya kebijakan ini, pedagang kecil yang menjadi pelanggan minyak curah, wajib beralih ke minyak kemasan yang harganya lebih mahal.

Kebijakan ini langsung menuai protes pedagang makanan, serta pelaku UMKM. Karena usaha mereka bisa terpukul. Harga jual makanan tingkat konsumen, bakal naik bila minyak curah dilarang beredar. Selama ini harga minyak curah relatif lebih murah dibanding minyak kemasan yang harganya Rp11.000/liter sesuai HET (Harga Ekonomi Tertinggi). Namun praktiknya di pasaran, harga minyak kemasan rata-rata Rp12.000 per liter.

Sedangkan minyak curah, Rp10.500 per liter. Artinya, pedagang kecil maupun masyarakat menengah lebih memilih bahan pangan berharga murah. Warga terpaksa mengabaikan soal higienisme dan mutu bahan pangan, dan mengutamakan harga yang terjangkau. Salah satu penyebabnya, daya beli masyarakat rendah di tengah biaya hidup yang terus merangkak naik.

Menyikapi hal tersebut, kebijakan yang dibuat pemerintah harus berpihak kepada rakyat kecil, baik konsumen maupun pelaku usaha kelas menengah ke bawah. Persoalan utama adalah soal harga. Di satu sisi, pemerintah harus menjamin keamanan pangan. Namun di sisi lain daya beli masyarakat juga harus dijamin.

Dalam UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga jelas disebutkan tentang hak-hak konsumen serta ancaman hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar. Larangan beredarnya minyak goreng curah karena tidak terjamin keamanannya, bisa diterima masyarakat.

Tetapi di sisi daya beli konsumen, masyarakat dihadapkan pada pilihan terpaksa membeli bahan pangan murah, dengan tidak mengindahkan faktor mutu dan keamanan. Mereka terpaksa mengabaikan apakah bahan pangan yang dibeli sudah lulus uji dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki logo halal atau persyaratan lainnya. Karena yang lebih utama adalah harganya terjangkau.

Bahan pangan curah dengan harga ‘murah meriah’ bukan hanya minyak goreng. Bahan lainnya seperti saos sambal, kecap, maupun makanan ringan juga banyak ditemukan dijual ‘curahan’ dan pelanggannya tidak sedikit. Artinya, persoalan harga lebih diutamakan masyarakat ketimbang mutu.

Itu sebabnya, pemerintah dituntut menyediakan pangan dengan harga terjangkau. Kebijakan larangan menjual ‘pangan curah’ harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jangan sampai pula, regulasi yang dikeluarkan justru hanya menguntungkan produsen. **