Tuesday, 15 October 2019

Iuran BPJS Naik Keberatan Tapi Beli Pulsa Kok Mampu

Rabu, 9 Oktober 2019 — 6:25 WIB
sentilan bpjs naik

KETIKA dalam kondisi sehat, pulsa menjadi kebutuhan utama. Giliran sakit parah, baru ingat pentingnya BPJS Kesehatan. Begitu banyaknya klaim, potensi ketekoran BPJS itu mencapai Rp32,8 triliun untuk 2019 ini. Giliran pemerintah mau naikkan iuran, pada keberatan. Wapres JK pun bilang, pulsa mahal tak ada yang protes.

Di kala tubuh dalam kondisi sehat wal afiat, manusia jaman now akan menjadikan HP sebagai panglima. Ke mana saja pergi HP smartphone-nya selalu lengket di tangan. Beli pulsa paketan berapa saja tidak sayang, agar bisa main WA dan Youtube sepuasnya. Pokoknya, HP canggih direken sebagai belahan jiwa.

Bandingkan jumlah peserta BPJS Kesehatan dengan pemegang HP. Peserta BPJS Kesehatan dengan berbagai tipe, jumlahnya 199 juta jiwa. Sedangkan pengguna HP mencapai 371 juta, ini melebihi jumlah penduduk RI yang sekitar 262 juta jiwa. Maklum, banyak rakyat yang “poligami” HP, di kantongnya ada HP konvensional dan HP smartphone.

Iuran BPJS Kesehatan sejak awal diprediksi terlalu murah, sehingga ketika banyak klaim negara akan tekor. Ini benar-benar terjadi, sehingga ketika iuran tak segera dinaikkan, akhir tahun 2019 diprediksi ketekoran itu mencapai Rp32,8 triliun.

Pemerintah sejak awal 2019 sudah ingin menaikkan. Misalnya untuk peserta mandiri akan naik hingga dua kali lipat. Kelas 1 akan dinaikkan dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas 2 dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Kenaikan iuran ini diusulkan berlaku pada Januari 2020.

Tapi rakyat protes dan menolak. Pakai tarif lama saja banyak yang nunggak, apa lagi naik dua kali lipat. Maka Wapres JK pun sampai terheran-heran. Ketika pulsa tambah mahal, tak ada yang mempermasalahkan. Kata JK, “Memangnya pulsa lebih penting dari kesehatan?”

Tapi begitulah manusia Indonesia. Ketika negara dalam defisit anggaran, tak mau berbagi. Padahal jika tahun 2020 ini iuran BPJS Kesehatan tak dinaikkan, ketekoran sampai 2024 akan mencapai Rp 72 triliun. Agaknya mereka berprinsip, negara tekor bodo amat, yang penting main WA dan YouTube tetap lancar. (gunarso ts)

Terbaru

Selasa, 15/10/2019 — 14:56 WIB
Menunggu DPRD Tunaikan Janji
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (firda)
Selasa, 15/10/2019 — 14:50 WIB
Di Solo dan Yogjakarta
Rencana Aksi Bom Bunuh Diri Saat Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Diungkap Polisi