Tuesday, 15 October 2019

OTT KPK Kagak Ngaruh

Rabu, 9 Oktober 2019 — 8:59 WIB
ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA – Korupsi di Indonesia bagai karat yang susah dibersihkan. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu strategi jitu dalam memberangus penggerogot uang rakyat bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

KPK berdiri sejak 2002. Biaya menggerakkan KPK lumayan gede. Misalnya, pada 2018, sesuai dengan data, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp854, 23 miliar.

Sementara tahun ini anggaran KPK sebesar Rp813,5 miliar. Sedangkan pada 2020, anggaran lembaga antirasuah itu diusulkan naik 13 persen menjadi Rp922,6 miliar.

Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR RI, menegaskan, memberantas korupsi juga tidak akan bisa bila terus menerus mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti yang banyak dipraktikkan lembaga antirasuah itu.

“Dengan serangkaian fiksi dan keanehan ada dalam pemberantasan korupsi di negeri kita ini. Sekarang menjadi banyak yang percaya, korupsi itu adalah nasib bangsa kita. Kita tidak akan sanggup memberantas korupsi dan sampai kapanpun korupsi tidak bisa dicegah kalau OTT terus menjadi andalan,” ucap Fahri, di akun Twitter-nya, kemarin.

Fahri dikenal sosok yang begitu keukeuh dengan agenda revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Meski sudah tidak lagi berada di dalam lembaga legislatif, tetapi lelaki yang satu ini tetap konsisten perlunya UU KPK direvisi.

Dia mengatakan, banyak orang yang dikenal bersih tertangkap KPK. Banyak juga orang yang mendapat award bersih dan pengelola keuangan yang baik tertangkap pula. “Terus apa yang sebenarnya terjadi? Lalu di mana penjahat dan koruptor sejati itu? Kenapa sama saja? Atau malah bebas? Ini adalah serangkaian pertanyaan yang sulit dijawab,” ucapnya seraya menambahkan, revisi UU KPK sudah tepat.

Menurut Fahri, revisi UU KPK sudah direncanakan sejak masa Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua sekitar 2010 silam.

Penjelasan Fahri merespons berbagai kritikan dari elemen masyarakat sipil yang menyebut pembahasan revisi UU KPK terlalu terburu-buru dan ingin kejar tayang.

“RUU KPK itu sudah lama, pada 2010 sudah dimasukkan. Selama kepemimpinan Pak SBY yang kedua itu kami bahas terus di Komisi III, rapat konsultasi dengan pemerintah terus dilakukan,” paparnya.

Fahri lantas menjelaskan, revisi UU KPK kembali dimasukkan pada 2015 untuk dibahas. Dan revisi UU KPK itu sampai saat ini selalu dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR sebagai RUU prioritas.

“Jadi UU KPK termasuk yang pembahasannya paling sering. Jadi kalau ada yang bilang ujug-ujug dia itu nggak paham. Ini sudah masuk 10 tahun terakhir gimana bisa ujug-ujug? Masak ada UU nggak boleh berubah,” tandasnya.

Selain itu, kata Fahri, Dewan Pengawas perlu dibentuk agar kekuatan KPK yang sangat besar bisa seimbang dan dikontrol. “Filsafat atau falsafah pembentukan Dewan Pengawas itu kan karena KPK adalah pemegang kekuasaan yang sangat besar. Dan dalam demokrasi, tiap kekuasaan yang besar harus diawasi agar ada mekansime saling kontrol di antara mereka yang punya power,” pungkasnya.

Perlu Evaluasi

Perlunya revisi UU KPK diamini Ade Irfan Pulung, Wasekjen PPP. “Sudah 17 tahun usia UUKPK, karena itu perlu dievaluasi. Persoalan ada yang pro dan kontra itu biasa dalam alam demokrasi,” tegasnya dalam beberapa kesempatan.

Seperti halnya Fahri, Ade juga menegaskan, gagasan merevisi UU KPK sudah sejak lama. “Jadi ini dipikirkan sudah lama bukan ujug-ujug. Tujuannya menyempurnakan UU KPK yang ada, sehingga pemberantasan korupsi berjalan sebagaimana mestinya.

Terkait OTT, kata Ade, tidak bisa mengurangi kasus korupsi. Penyadapan oleh KPK sebaiknya bukan menangkap tapi lebih kepada pencegahan.

“OTT itu kan berangkat dari sebuah penyadapan. Seharus dilakukan sebuah pendindakan yang lebih tegas terhadap adanya indikasi terhadap atau duagaan melakukan komunikasi untuk dengan sengaja mereka-mereka (koruptor, red) ini ingin melakukan perbuatan korupsi. Jadi, penyadapan bukan membiarkan kepada pihak-pihak yang berkinginan yang melakukan koruspi yang merugikan negara. Menurtu saya lebih baik penyadapan itu beriorientasi terhadap pencegahannya terhadap perbuatannya,” katanya.

Ade menjelaskan, bagi mereka yang disadap dan berniat korupsi, maka harus diperingatkan. Tetapi jika tetap bandel langsung saja ditangkap. “Ini kalau ingin menghilangkan perbuatan korupsinya,” ujarnya.

Arsul Sani, anggota DPR, menilai OTT yang dilakukan KPK tidak bisa diandalkan sebagai strategi utama. “Apalagi hal itu hanya menyangkut suap yang tidak terlalu besar,” ucapnya.

Fakta OTT yang selama ini dilakukan KPK, kata Arsul, tidak menimbulkan efek jera. “Bahkan dengan penindakan-penindakan yang dilakukan, KPK pun tidak membuat indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik,” tandasnya.

Menurut Arsul, penindakan korupsi mestinya berbasis pada bangunan kasus atau case building atas perkara-perkara yang besar dengan proses penyelidikan yang mendalam mengingat KPK diberi anggaran besar.

Konsisten

Sementara Prof. Dr. Muhammad Fauzan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, berharap Jokowi konsisten menerapkan UU KPK yang baru. Sebab, sebelum muncul desakan massa, pernah menyatakan UU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi.

Fauzan mengatakan, sebelum Jokowi mengirimkan Surat Presiden (Supres), dalam satu konfrensi pers yang bersangkutan dengan gagah dan meyakinkan menyatakan kesetujuannya terhadap beberapa materi dalam RUU KPK, antara lain misalnya mengenai keberadaan Dewan Pengawas.

“Ini memang perlu karena semua lembaga-lembaga negara, presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balances saling mengawasi, hal ini dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan,” katanya. (rizal/johara/st)

*Berita ini dimuat juga di Harian Pos Kota yang terbit hari ini, Selasa (9/10/2019)