Tuesday, 15 October 2019

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Inpres Sanksi Pelanggar BPJS Kesehatan

Kamis, 10 Oktober 2019 — 13:43 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat rapat di DPR. (agus)

Anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat rapat di DPR. (agus)

JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, minta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penerbitan Inpres (instruksi presiden) terkait sanksi bagi para penunggak iuran BPJS kesehatan.

“Kalau diancam dengan sanksi, dikhawatirkan tidak efektif. Masyarakat bisa saja merasa tidak nyaman. Lebih baik, persoalan tunggakan iuran tersebut diselesaikan dengan pendekatan partisipatoris dan persuasif,” kata Saleh di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan publik seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB dan lainnya.

Ia menilai daripada  memberikan sanksi BPJS Kesehatan sebaiknya fokus bagaimana peningkatan kolektabilitas iuran melalui jaringan mereka yang tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi, sejak 2016 yang lalu, BPJS Kesehatan telah memiliki kader JKN yang siap membantu melaksanakan tugas tersebut.

Selain itu, kata Saleh, sanksi  yang akan dikaitkan dengan pelayanan berupa tidak dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah,  paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak akan efektif.

“Sebab sanksi-sanksi tersebut tidak bersifat segera,  dan tidak mengikat dalam jangka pendek. Sementara, iuran BPJS Kesehatan perlu dilunasi setiap bulan,” terang Saleh.

Ia menyatakan pemberian sanksi tunggakan BPJS Kesehatan yang akan dikaitkan dengan pembuatan IMB, SIM, STNK, paspor, dan sertifikat tanah justru pada akhirnya dikhawatirkan tertundanya mereka dalam pembuatan, atau perpanjangan SIM dan STNK.

Ia menambahkan pemerintah diminta untuk tidak terlalu gampang mengeluarkan aturan untuk mengatasi persoalan tunggakan BPJS Kesehatan.

Pasalnya, setiap kali ada aturan baru, sering sekali diiringi dengan perdebatan dan tidak jarang penolakan dari masyarakat. (johara/tri)