Friday, 22 November 2019

Dosen UBK: Soal Pencopotan Prajurit, di TNI Istri Terkait Sapta Marga dan Dharma Pertiwi

Selasa, 15 Oktober 2019 — 9:07 WIB
Azmi Saputra, pengajar FH Universitas Bung Karno, Jakarta. (ist)

Azmi Saputra, pengajar FH Universitas Bung Karno, Jakarta. (ist)

JAKARTA –  Terkait pencopotan prajurit TNI karena istrinya  memberi komentar miring terhadap kasus penusukan yang diderita Menkopolhukham Wiranto, dosen Univerisitas Bung Karno (UBK), Azmi Saputra ikut menyampaikan pendapatnya.

Menurut  Azmi, pencopotan itu layak dikenakan, karena du dunia militer ada aturannya tersendiri dan istri harus mendukung suami.

“Layak dikenakan pencopotan , dasarnya adalah  di kalangan militer  ada ukuran dan aturan tersendiri, kesalahan bawahan dapat menjadi tanggungjawab atasan, selain itu pula di  militer, istri harus mendukung karir suami. Tidak boleh jalan sendiri apalagi bikin statement sendiri. Karena itu ada wadah Dharma Pertiwi,” kata Azmi dalam keterangannya singkat ke redaksi, Senin (14/10/2019).

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan dalam kemiliteran itu, termasuk perilaku istri terkait pula pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,  hukum kebiasaan di militer juga mensyaratkan bahwa prajurit dan istrinya harus patuh pada pimpinan termasuk menjaga perilaku.

“Jadi menyangkut dicopotnya jabatan Dandim Kendari, itu agar jadi pembelajaran, harusnya  istri tentara punya level kekuatan hati yang lebih tinggi,  tahu tempat dimana ia berdiri karena posisi dan fungsinya  ia sebagai istri prajurit,” katamua.

“Perlu juga  mengingat  iklim budaya  kehidupan di tentara bukan hanya ditopang oleh prestasi suami,  atasan,  namun harus didukung keluarga, karenanya  sumpah Sapta Marga itu melekat pula pada istri (keluarga)  termasuk budaya dan hukum yang tidak tertulis dalam kehidupan militer,” tandasnya.

Azmi menyatakan, untuk keseimbangan kiranya perlu disisir dan tracking statement pengunggah  di media sosial  termasuk pergaulan sosial untuk mengetahui lebih detail tentang dirinya, guna mengetahui apakah yang bersangkutan cendrung mengeluarkan statement yang afirmasinya tidak netral, dan beraroma politik praktis, atau bagaimana  ini  dapat jadi batu uji atau ukuran perilaku yang bersangkutan.

“Sebab, jika bermedsosnya afirmasinya  berlebihan dalam statement, ini adalah kurang tepat bagi istri prajurit dan karenanya sikap demikian  ini berdampak pada kegiatan suami,” katanya.

Menurut Azmi, di situlah gunanya aturan  hukum untuk adanya batasan dalam bermedsos,  malah kadang ada aturan saja tidak diindahkan, apalagi tanpa aturan.

“Maka kejadian ini dapat menjadi pembelajaran untuk menguatkan  loyalitas prajurit. Sekuat itu konsekuensi prajurit dan pasangan hidupnya yang memutuskan untuk hidup bersama menjadi prajurit militer,” tegas Azmi Syahputra yang juga Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha). (win)