Monday, 16 December 2019

MPR, Panglima TNI, dan Kapolri Bahas Skenario Pengamanan Pelantikan Jokowi

Selasa, 15 Oktober 2019 — 18:26 WIB
panglima tni

JAKARTA – Menhadapai sidang MPR untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengadakan rapat koordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian,  dan Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Gedung Parlemen, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, hadir pula Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD RI La Nyala Matalitti. Rapat koordinasi dilakukan untuk persiapan jelang pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada Minggu mendatang,  dan pengamanan di lingkungan  Gedung DPR, MPR, DPD RI.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, rapat koordinasi itu untuk membahas situasi terkini dan skenario pengamanan di Kompleks Parlemen Senayan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. “Tentunya juga membahas situasi keamanan di seluruh Tanah Air,” kata tokoh  Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu.

Bamsoet mengatakan rapat kali ini juga membahas soal peran intelijen terhadap berbagai informasi yang berpotensi mengganggu pelantikan presiden.

Akan halnya KPU ikut diundang, adalah untuk meminta penjelasan tentang surat keputusan (SK) mengenai Jokowi – Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Pimpinan MPR, kata Bamsoet, juga akan membahas soal bertanya para kepala negara sahabat yang akan menghadiri pelantikan Jokowi – Ma’ruf dengan Menlu Retno LP Marsudi.

“Termasuk soal masalah protokoler,  siapa menyampaikan apa, jam berapa. Lalu selesai acara apakah ada inaugurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di Istana dengan jamuan makan malam bersama para duta besar,” ujar Bamsoet.

Bamsoet yang mantan Ketua DPR itu mengharapkan seluruh prosesi pelantikan Presiden – Wakil Presiden RI 2019-2024 bisa berlangsung khidmat, tertib, lancar dan tidak gaduh. “Jadi kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan hikmat ini ada hal-hal gangguan lain,” ujarnya. (timyadi/win)