Sunday, 17 November 2019

Judicial Review, Jalur Alternatif Perjuangan Mahasiswa Menguatkan KPK

Kamis, 17 Oktober 2019 — 21:55 WIB
Pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK. (dok.toga)

Pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK. (dok.toga)

JAKARTA – Tepat 30 hari pasca disahkannya Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh seluruh anggota DPR RI, dipastikan RUU tersebut telah berlaku dan mengikat terhitung hari ini. Namun, masih banyak pro kontra karena UU tersebut dinilai sangat “melemahkan” KPK.

Beragam solusi yang dihadirkan mulai dari Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), Legislative Review dan juga Judicial Review. Tidak sedikit yang memilih berunjukrasa mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perppu.

Di sisi lain, upaya pengajuan judicial review yang juga diatur dan dijamin oleh Undang-Undang seolah kurang dilirik. Padahal, judicial review dapat juga dijadikan jalan alternatif perjuangan mahasiswa dalam menyikapi pasal-pasal UU KPK yang dianggap penuh kontroversi.

Atas hal itu, puluhan Lembaga Mahasiswa baik legislatif maupun eksekutif yang diinisiasi oleh Senat Mahasiswa UIN Jakarta mengadakan dialog Mahasiswa di Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Tujuannya memberikan solusi atas polemik yang terjadi atas UU KPK agar lembaga anti rasuah tersebut tetap kuat dan tidak terkesan dilemahkan. Selaras dengan permintaan PERPPU kepada pemerintah, forum ini mengajak mahasiswa mengambil peran dalam persiapan pengajuan Judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Senat Mahasiswa UIN Jakarta, Jamsari. Dirinya mengatakan bahwa dialog mahasiswa dan pembentukan tim gabungan dimaksudkan untuk membawa solusi dengan uji materi yang mendalam melalui judicial review dengan narasi yang sama-sama menguatkan KPK.

“Kami tidak berseberangan dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain, sama satu tujuan demi KPK yang lebih kuat, melalui judicial review, kami yakin dengan penambahan kekuatan gabungan akan menghasilkan data-data hukum yang mendalam dan semoga bisa memenangkan uji materi nantiya,” kata dia.

Sementara Ketua Komisi III Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) yang juga anggota MPM Unindra, Dano Sela, mengajak semua pihak tidak mudah terprovokasi. “Sampaikan kritik dengan cara yang baik dan relevan, jangan sampai ada pembenturan antar lembaga negara,” ungkap dia.

Prof. Romli Atmasasmita salah satu perumus UU KPK yang juga seorang pakar hukum universitas Padjadjaran menyampaikan dalam forum diskusi bahwasanya KPK telah menyimpang dari tujuan awal, banyak hal yang publik tidak ketahui tentang lembaga itu sendiri.

“Banyak sekali yang masyarakat perlu ketahui, kalau saya buka semua disini tidak akan cukup waktu. Maka perlu adanya dewan pengawas, adapun revisi, KPK telah menyimpang dari tujuan awalnya,” tukas Romli. (yendhi/yp)

Terbaru

Benny K Harman. (rizal)
Minggu, 17/11/2019 — 23:58 WIB
Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945