Sunday, 17 November 2019

Empat Menteri Wanita Ini Tampil Perkasa

Jumat, 18 Oktober 2019 — 6:37 WIB
Menkeu Sri Mulyani di hadapan anggota DPR dari 10 fraksi (timyadi)

Menkeu Sri Mulyani di hadapan anggota DPR dari 10 fraksi (timyadi)

JAKARTA – Kabinet Kerja di bawah Presiden Jokowi diisi banyak kaum hawa atau kaum wanita. Setelahj berkiprah selama lima tahun, maka terlihat kinerja masing-masing.

Awalnya di kabinet Jokowi ada 8 menteri, namun dua orang mengudurkan diri, yakni Khofifah Indar Parawansa (Menson) dan belakangan Puang Maharani (Menko PMK).

Menteri yang masih bertahan adalah Sri Mulyani Indrawati (Menkeu), Susi Pudjiastuti (Men Kelautan dan Perikanan), Retno P Marsudi (Menlu), Nila Djuwita Moeloek (Menkes), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Yohanna Yambise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Rini Soemano(Menteri BUMN).

Di antara menteri-menteri itu, ada yang boleh dibilang wanita perkasa. Ada empat (4) menteri yang masuk kategori perkasa itu, yakni Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, Retno LP Maruti, dan Rini Soemarno.
Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani wanita menteri yang perkasa karena merupakan wanita yang kiprahnya sudah diakui dunia. DIa pernah menjadi Direktur Bank Dunia, jadi Menteri Keuangan sudah dua kali. Selaku Menkeu, dia juga disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia, bahkan sampai dua kali.

Dalam kiprahnya sekarang juga kian berani untuk menarik duit guna kepentingan negara. Terakhir ia memblokir dan mencabut izin usaha 341 importir nakal.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, dari Januari hingga sekarang telah ada 341 perusahaan importir yang telah diblokir dan dicabut izin usahanya. Perusahaan impotir tersebut lebih banyak di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Menurut dia, industri tekstil dan produknya banyak sekali hal lain selain masalah kompetensi di impor, masalah modernisasi mesin, kualitas, upah dan lingkungan hidup. Pihaknya fokus akan adanya berita dan ini penyebabnya adalah beberapa kewenangan di Bea Cukai seperti Pusat Logistik Berikat (PLB), ujarnya, Senin (14/10/2019) katanya.

Itu soal langkah-langkahnya. Yang tak kalah perkasa ketika Sri Mulyani menghadapi keroyokan dan serangan luar biasa dari para politisi DPR ketika dihadirkan ke sidang Pansus Angket Bank Century, 2010 (di era Presiden SBY). Saat itu, Menkeu memang kunci dalam kasus Bank Century yang disebut-sebut merugikan keuangan negara Rp6,7 Triliun).

Untuk diketahui, saat itu para politisi Senayan mayoritas menyerangnya, hanya yang dari Partai Demokrat (partai pemerintah) bernada membela. Jadi, minus Demokrat, politisi dari 9 fraksi 9sekitar 40 anggota) semua menyerangnya. Di situ pula, terlihat daya tahan Sri Mulyani sangat menonjol. Bayangkan, sidang digelar sejak jam 10 pagi dan berakhir pukul 24 malam.

Dikeroyok politisi super galak-galak, bagi orang yang tak tahan secara fisik maupun kesiapan materi jawaban, kiranya akan menyerah duluan. Namun, tidak demikian halnya dengan Sri Mulyani, dia terus mampu memberikan jawaban dan tegar selama waktu sidang tersebut.

Putusan dari Pansus Angket Century DPR, Sri Mulyani dinilai telah terlibat kasus Bank Century, Buntutnya, saat rapat kerja (Raker) di Komisi XI DPR, Sri Mulyani diitolak. Komisi XI tidak mau raker dengan Menkeu Sri Mulyani.

Lantas, pemerintah mengirim Menko Perekonomian Hatta Rajassa. Meski Sri Mulyani hadir, tapi oleh Komisi Xi tidak boleh berbicara. Karena hubungan tak baik itulah, Menkeu Sri Mulyani diganti oleh Presiden SBY. Berikutnya, Sri Mulyani menjadi Direktur Bank Dunia.

Menlu Retno Marsudi
Lantas, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priamsari Marsudi, ia memang lebih yunior di kabinet dibanding Sri Mulyani. Namun, Retno Marsudi meski Menlu wanita yang pertama, dia tampil berani di dunia Internasional.

Ia berangkat dari diplomat karir di Kemenlu. Karir tertinggi dipercaya sebagai duta besar RI untuk Negeri Belanda. Kemudian secara politik dipercaya Presiden Jokowi untuk menempati pos Menteri Luar Negeri.

Retno dikenal sangat menguasai isu-isu ekonomi dan kerja sama lingkungan. Jaringannya dengan negara-negara Barat juga amat luas. Mengawali kariernya, Retno berangkat ke Australia. Tugasnya berat, lantaran Indonesia pada 1992 dipojokkan atas pembantaian warga Timor Leste di Santa Cruz, Dili.

Pada 1997, Retno menjadi Sekretaris Satu Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda. Di negara inilah, karirnya menanjak paling pesat, hingga dia dipercaya menjadi Kepala Bidang Ekonomi.

Negara di Benua Biru lain yang sempat dia singgahi untuk melaksanakan tugas diplomatik adalah Norwegia. Studi lanjut bidang HAM juga didalami Retno di Ibu Kota Oslo.

Karirnya sempat mencapai puncak eselon, sebagai Direktur Jenderal Amerika Eropa pada 2008 hingga 2012. Sebagai dubes, dia fokus meningkatkan hubungan dagang Indonesia-Belanda yang hanya mencapai USD 5 juta per tahun. Sosoknya juga populer di kalangan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Negeri Kincir Angin.

Pada 2005 hingga 2008 dia menjadi duta besar untuk Kerjaaan Norwegia dan Republik Islandia. Istri dari arsitek Agus Marsudi itu juga pernah mendapat penghargaan Bintang Jasa “Grand Officer” dari Raja Norwegia. Dia adalah orang Indonesia pertama meraih kehormatan tinggi itu.

Penghargaan lain yang diterima adalah The Ridder Grootkruis di de Orde van Oranje-Nassau, Belanda, 12 Januari 2015, dan “El Sol del Peru” (“Matahari Peru”), Peru, 24 Mei 2018.

Retno dikenal sangat menguasai isu-isu ekonomi dan kerja sama lingkungan. Jaringannya dengan negara-negara Barat juga amat luas.
Saat jadi Dubes untuk Australia, mengawali kariernya, Retno berangkat ke Australia. Tugasnya berat, lantaran Indonesia pada 1992 dipojokkan atas pembantaian warga Timor Leste di Santa Cruz, Dili.

Menjabat sebagai Menlu, Retno menerima penghargaan Agen Perubahan untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari badan urusan perempuan PBB, UN Women, di Markas PBB, New York, AS, Rabu 20 September 2017 waktu setempat.

Penghargaan tersebut diserahkan Asisten Sekretaris Jenderal PBB yang juga selaku Deputi Direktur Eksekutif UN Women Lakhsmi Puri pada acara jamuan makan siang yang dihadiri pemimpin dan tokoh perempuan dunia di sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Mentei KP Susi Pudjiastuti
Saya tenggelamkan. Tenggelamkan. Itulah kata yang sangat dikenal masyarakat luas terkait Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Semenjak diangkat jadi menteri, wanita kelahiran Pangandaran, Jawa Barat, itu begitu serius menangani pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di laut Indonesia. Sejak itu pula, ia begitu getol menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan IndonesiaI.

Tidak ringan tantangan Susi menghadapi pengusaha-pengusaha terkait langkahnya yang rajin menenggelamkan kapal pencuri ikan dan juga praktek-praktek di dunia perikanan yang merugikan negara.

Bahkan, ia sempat menyatakan diming-imingi uang Rp5 triliun untuk menghentikan langkah-langkahnya menangani masalah perikanan. Menteri Susi pernah mengaku diancam akan disantet. Ancaman itu muncul dari pihak-pihak yang terganggu olehj aturan yang dia keluarkan. Lewat akun twitter, Susi mengungkapkan adanya ancaman itu.

“Ada yang SMS saya. Katanya, ada yang mau nyantet saya dari Kalimantan. Wong saya baru punya satu cucu,” ujar Susi sambil tertawa saat temu koordinasi dengan nakhoda di kantornya, Selasa, 13 Januari 2015.

Menurut Susi ancaman tersebut muncul karena dirinya telah menetapkan aturan pelarangan penangkapan dan ekspor pada kepiting yang sedang bertelur. Padahal, kata Susi, aturan tersebut dapat meningkatkan perkembangbiakan kepiting dan menjaga kelestarian kekayaan laut secara.

Selain itu, Susi Pudjiastuti juga mengaku pernah ada yang memintanya untuk mundur dari jabatannya. Permintaan tersebut, kata Susi, disertai dengan bayaran hingga triliunan rupiah. Dia mengungkapkan hal tersebut dalam akun Twitter. “Saya dapat kabar Rp 5 triliun untuk saya walk away,” cuit Susi, tiga jam yang lalu, pada Rabu, 13 Mei 2015.

Kebijakan Menteri Susi memang menuai pro dan kontra di masyarakat, terlebih kalangan pengusaha. Pengusaha kebat-kebit akibat aturan Susi mengenai larangan penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan yaitu cantrang hingga aturan moratorium eks kapal asing yang saat ini sudah diperpanjang enam bulan.

Menteri BUMN Rini Soemarno
Rini Soemarno dua kali mengisi kabinet. Di era Presiden Megawati, Rini ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, lantas di era Presiden Jokowi dia diangkat sebagai Menteri BUMN.

Dua kali kepercayaan kepada dirinya, bahkan dari dua Presiden yang berbeda, menunjukkan Rini punya potensi tinggi. Banyak terobosan-terobosan yang telah dilakukannya.

Namun, Rini telah menghadapi tekanan-tekanan berat, terkait langkah-langkahnya. Pada Juni 2015, Rini sempat menjadi pembicaraan. Kala itu dia disebut-sebut menghina Presiden Jokowi.

Sampai-sampai Mendagri Tjahjo Kumolo ikut berbicara, meski tidak menyebut menteri mana yang menghina Jokowi selaku atasan. Dari luar banyak desakan agar Rini direshuffle.

Namun, ia sempat menyatakan tidak menghina Presiden. Kala itu dia menyatakan sebagai menteri yang bertugas membantu presiden, selama ia menghormati Presiden Jokowi. “Coba ya, kalau saya sebagai pembantu presiden ya tentunya saya menghormati Bapak Presiden,” kata dia kala itu.

Meski ada usulan reshuffle, nyatanya Rini tetap berkibar di posisinya sebagai Menteri BUMN. Desakan untuk mengganti Rini, juga sempat datang dari DPR. Kala itu DPR membentuk Pansus Angket Pelindo II yang dikomandoi politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka.

Rekomendasi dari Pansus Angket itu meminta Presiden Jokowi untuk mereshuffle Rini dari jabatannya. Namun, saat ada reshuffle, Rini tak tergoyahkan.

Rini juga sempat mendapat tekanan ketia dia mengganti sejumlah direksi BUMN saat masa jabatan Presiden Jokowi mendekati masa akhir.Nyatanya, hingga kini Rini masih perkasa, posisinya tak tergoyahkan. (win)

Terbaru

Benny K Harman. (rizal)
Minggu, 17/11/2019 — 23:58 WIB
Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945
Lutfi JW. (mia)
Minggu, 17/11/2019 — 22:00 WIB
Bersama Roy Kiyoshi
Ruben Onsu Disarankan Undang Penuduh Pesugihan Makan Siang Bersama