Sunday, 17 November 2019

Kenaikan UMP 8 Persen Pukul Dunia Usaha

Jumat, 18 Oktober 2019 — 7:44 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA – Keputusan kenaikan Upah Minimum Propinsi sebesar 8 persen berpotensi menggoyang beberapa sektor usaha ibukota. Di tengah perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI, Sarman Simanjorang, tidak semua pengusaha memiliki kemampuan untuk mengupah pekerjanya sesuai dengan kenaikan UMP 2020. Terutama di sektor ritel. Menyusul serbuan usaha online. Begitupun sektor padat karya seperti tekstil garmen. Dimana eksport saat ini tengah menurun.

“Kenaikan UMP sebesar 8,5 pasti memiliki imbas. Bukan hanya sekedar gulung tikar, namun bisa saja kebijakan tersebut akan menambah pengangguran lantaran pengusaha melakukan efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja,” ungkap Sarman, Kamis (17/10).

Lebih lanjut Sarman yang juga Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI ini mengaku akan menggelar rapat bersama dewan pengupahan pada 23 Oktober 2019 mendatang untuk menetapkan angka UMP yang nantinya diajukan ke Gubernur DKI. “Apakah itu besarannya sama dengan Kementerian Tenaga Kerja atau kurang dari itu hasilnya dari rapat tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan jika mengalami kenaikan 8 persen, UMP DKI tahun 2019 yang berjumlah Rp 3.940.973 akan meningkat menjadi Rp 4.276.349 pada tahun 2020. Jumlahnya meningkat sekitar Rp 335.376.

Terkait jumlah tersebut, Andri belum bisa memastikannya. Ia masih melakukan beberapa tahapan akhir untuk menentukan jumlahnya. “Belum, belum bisa (ditentukan) kan kita belum rapat,” ucap dia.

Ia menjelaskan, Disnakertrans sudah mulai melakukan pembahasan awal mengenai kenaikan UMP sekitar enam bulan lalu.

Pihaknya pun sudah melalukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tiga gelombang di 45 pasar di tiap wilayah Kota di Jakarta dan sedang memasukan data hasil survei.

“Itu nanti yang kita hitung dari yang kita bahas sana sini lah. Nanti baru kita tetapkan bersama dengan dewan pengupahan untuk kita lakukan rekomendasi atau usulan ke bapak Gubernur,” tutur Andri.

Diketahui, rencana kenaikan UMP tersebut dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri melalui surat edaran dengan Nomor B-n/308/HI.01.00/X/2019. Surat yang diedarkan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia itu dirilis pada 15 Oktober 2019.

Surat edaran tersebut menuliskan persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Angka tersebut didapat berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.(guruh/st)

Terbaru

Benny K Harman. (rizal)
Minggu, 17/11/2019 — 23:58 WIB
Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945