Sunday, 17 November 2019

Jokowi, Panglima TNI dan Ulah Minakjinggo

Minggu, 20 Oktober 2019 — 7:44 WIB
Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berdiskusi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berdiskusi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

JAKARTA – Momentum pelantikan kepala negara merupakan saat-saat yang dinantikan. Saat-saat seperti ini menjadikan banyak pihak berbahagia, di pihak lain masih ada yang memendam kekecewaan, biasanya dari mereka yang tidak puas.

Maka, keamanan negara menjadi bagian yang harus super waspada, karena ada kemungkinan muncul pihak yang mengganggu. Maka pihak yang mendapat tugas keamanan negara, dengan atas nama keutuhan dan keselamatan negara, akan menghadapi siapa pun, bahakan menantang perang pihak-pihak yang coba-coba mengganggu, bahkan berupaya menggagalkan pelantikan kepala negara.

Kondisi-kondisi seperti ini terlihat juga dalam kondisi hari-hari ini di negeri Indonesia. Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin selaku presiden terpilih, beserta pendukungnya, pasti menyambut momentum pelantikan dengan rasa suka cita.

Sebaliknya, pihak-pihak yamg tidak puas atas hasil pemilihan presiden (pilpres) akan muncul ekspresi sebaliknya. Bahkan, yang di garis keras kemungkinan meluapkan kekecewaan, seperti yang tercetus dan diungkap media belakangan ini. Yang berbahaya adalah mereka yang ingin berupaya menggagalkan, ini yang di antisipasi oleh pihak keamanaan negara.

Sampai-sampai Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berbicara keras dengan menyatakan. pihak yang mengganggu pelantikan akan berhadapan dengan TNI.

Sebenarnyalah, kondisi-kondisi seperti paparan di atas sudah ada sejak kuno, oleh karena itu antisipasi terhadap  gangguan-gangguan selalu disiagakan.

Dalam cerita-cerita kekuasan jaman silam di Jawa, pernyataan tantangan perang terhadap pihal yang mengganggu, juga dimunculkan. Seperti dalam ketidakpuasan saat menjelang jumenengan (penobatan/ pelantikan) Raja Majapahit Dewi Kencana Wungu.

Di saat itu tokoh Minakjinggo adalah tokoh yang tidak puas, padahal saat musyawarah untuk memutuhkan Dewi Kencono Wungu naik tahta, Adipati Minakjinggo ada dalam forum dan menyatakan setuju. Dalam rembugan tersebut ada penggede negara seperti Patoh Maudoro, Adipati Udoro, Ranggalawe, dan Sinduro.

Tetapi pada hari H jelang pelantikan, Minakjinggo menghilang. Ternyata, kemudian dia menentang pelantilan Dewi Kencono Wungu untuk menggantikan Prabu Brswijaya III.

Atas kelakuan Adipati Minakjinggo itu, Patih Maudoro lantas berbicara lantang. Ia menanyakan kepada merekan yang hadir di arena pelantikan untuk menanyakan siapa yang setuju pelantilan, dan siapa yang  menentang atau mengahalang-halangi.

“Sapa ingkang malangi, nuli padha tekakna, suraning apupuh, andel tri tumanggen yuda, titi brastha srat undhang, …” (Siapa yang berani menghalangi, cepat datangkanlah bala tentata perang, kami punya tiga manggala perang yang tangguh, kalian bakal sirna dengan landasan undang). Hadirin gemuruh menyayakan setuju.

Cerita seperti ini juga muncul dalam lakom-lakon wayang, seperti Gathutkaca Jumeneng Ratu dan juga Pandhu Jumeneng Ratu.

Buntut dari ketidakpuasan Adipati Minakjinggo, dia menjadi pembangkang, dia punya agenda sendiri, ingin menikahi Dewi Kencana Wungu. Namun, pemberontakannya berhasil dipadamkan oleh Damarwulan.

Denikianlah kisah lama bercerita. Satu hal lagi yang patut menjadi catatan, betapa pun kecilnya, dalam sidang agung sebelum pelantikan di kerajaan tersebut, ketidakpuasan diberi ruang untuk menyatakan diri. Kini, di era demokratisasi ruang itu diberikan lebar-lebar, yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi. (win)

 

 

Terbaru

Benny K Harman. (rizal)
Minggu, 17/11/2019 — 23:58 WIB
Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945