JAKARTA – Komjen Idham Azis resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri. Kabareskrim Polri tersebut tinggal menunggu uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh DPR. Pengajuan nama Idham Aziz mendapat tanggapan positif dari sejumlah anggota DPR.
Namun beberapa PR penting sudah menunggu Kapolri baru nantinya. Selain menjaga stabilitas keamanan terutama Papua agar tidak menjadi konflik horizontal termasuk penanganan demonstrasi yang harus dievaluasi Polri.
“Penunjukan Komjen Idham sudah bagus. Ia meminta insiden kekerasan serta penindakan dievaluasi dan diusut tuntas. Terutama soal penembakan saat aksi di Kendari di mana ditemukan peluru tajam dipakai polisi,” kata Anggota DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi, Kamis (24/10/2019).
Dikatakan, ke depan Kapolri baru mesti dapat menjamin keamanan saat pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah, pada tahun 2020 mendatang. “Gelaran Pilkada serentak 2020 ini juga harus jadi perhatian Kapolri ke depan. Supaya ada jaminan keamanan saat pelaksanaannya di beberapa daerah,” kata Ahmad Baidowi.
(Baca: Tidak Ada Aturan yang Dilanggar, Lemkapi: Idham Azis Layak jadi Kapolri)
Ia berharap Idham Aziz melanjutkan sejumlah prestasi yang sudah ditorehkan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Selebihnya tugas rutin khususnya dalam promosi jabatan dari setiap angkatan di kepolisian yang juga perlu dievaluasi.
“Karena sekarang informasinya yang numpuk itu adalah perwira menengah yakni AKBP dan Kombes di Polri. Kenapa, karena ini imbas ditutupnya Polwil- polwil di Indonesia sehingga banyak AKBP dan Kombes itu numpuk dan mereka idealnya perlu naik ke perwira tinggi,” pungkasnya.
Untuk mengatasi hal itu, kata Ahmad Baidowi berharap Kapolri membuat pola rekrutmen dan jenjang kepangkatan yang ketat dan tepat, sehingga tidak terjadi lagi perwira menumpuk di satu kepangkatan saja. “Sebab akan sangat tidak bagus kalau ada penumpukan di satu kepangkatan saja tanpa tugas yang jelas,” katanya. (ilham/ys)
