Thursday, 14 November 2019

Ada Apa di Balik Becak

Senin, 28 Oktober 2019 — 6:47 WIB

UPAYA Gubernur Anies Baswedan membolehkan becak beroperasi lagi ‘diganjal’  DPRD DKI Jakarta. Dewan menolak Perda Ketertiban Umum (Tibum)  yang melarang becak beroperasi dicabut.

Pada pasal 29 Perda Nomor 8/2007 tentang Tibum tertuang larangan soal pembuatan, penyimpanan, pengoperasian dan menjadikan becak sebagai angkutan umum.

Dalih Dewan ogah membahas Perda Tibum antara lain belum masuk rencana program legislasi daerah. Padahal perda itu,  sejak 2018 sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta.

Alasan lain Dewan seperti  disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi lantaran saat ini wakil rakyat yang berkantor di Kebon Sirih itu sedang fokus menuntaskan  Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 dan Perda Tata Ruang.

Terhadap sikap Dewan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta,  Syafrin Liputo tak patah semangat. Eksekutif  akan kembali mengajukan revisi Perda Tibum sehingga becak bisa secara resmi beroperasi.

Berdasarkan sejarah becak mulai beroperasi di Jakarta pada 1936. Dari masa ke masa jumlahnya terus membengkak hingga tahun 1970 mencapai  150 ribu unit dengan dikemudikan 300 ribu orang dalam dua shift.

Tepatnya 16 Mei 1970, Gubernur  Ali Sadikin mengeluarkan instruksi melarang memproduksi dan memasukkan becak ke Jakarta, termasuk rayonisasi becak. Pertimbangnnya, banyaknya becak di tengah kota menimbulkan beragam masalah.

Keputusan menertibkan becak harus diambil untuk memperlancar lalu lintas dan untuk mengamankan jiwa pemakai jalan, termasuk jiwa para pengemudi becak sendiri.

Tarik menarik revisi Perda Tibum antara Gubernur Anies Baswedan dengan legislatif tentu saja menyedot perhatian publik. Mereka pun bertanya ada apa sh, di balik becak?

Perda Tibum yang sudah berusia 12 tahun boleh saja direvisi disesuaikan dengan perkembangan kota dan dinamika masyarakat. Hanya saja soal mencabut larangan becak beroperasi sebaiknya dilakukan dengan kajian yang mengacu berbagai aspek.

Dewan tak perlu alergi merevisi perda yang sudah berusia tua.  Sebaliknya eksekutif  juga jangan menggunakan jurus pokoknya. Yang jelas  apa pun  kebijakannya sebaiknya harus bersandar pada parameter jelas  dan kajian matang, bukan ego dikedepankan. @*