JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang baru menyisir isi anggaran tahun 2020 di detik akhir. Sementara, merujuk aturan Kementerian Dalam Negeri, anggaran sudah harus disahkan akhir November ini.
Juru Bicara PSI, Rian Ernest, meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur Anies yang dinilai lalai dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI tahun 2020.
“Gubernur terbukti tidak siap membahas anggaran. Pembahasan anggaran idealnya memakan waktu 3-4 bulan. Namun, saat ini tinggal tersisa waktu satu bulan dan kami belum menerima daftar rinci komponen KUA-PPAS 2020,” ujar Rian saat jumpa pers di Kantor Fraksi PSI Jakarta, Senin (28/10/2019).
Rian mempertanyakan kualitas penyusunan anggaran yang dihasilkan dari proses yang tertutup, karena masih ditemukan anggaran influencer senilai Rp5 miliar. Apalagi, Anies tidak turut menyisir anggaran bahkan tidak mengetahui detail anggaran seperti dalam kenaikan anggaran TGUPP.
“Kritik PSI beberapa bulan terakhir ini terbukti saat muncul satu per satu kegiatan yang patut dipertanyakan. Kami minta selaku kepala daerah agar Gubernur serius dalam menyusun anggaran. Kalau tidak mampu melakukan sendiri, libatkan publik,” ungkap Rian.
Ditambahka Rian, Jakarta dihadapkan dengan dua konsekuensi politik terkait dengan pengesahan APBD antara DPRD terpaksa mengesahkan APBD yang tidak maksimal dirancang dan dibahas hanya karena mengejar tenggat waktu pengesahan atau DPRD bekerja lebih total menganalisa anggaran dengan konsekuensi akan melewati batas tenggat waktu akhir November.
“Kalau sampai opsi kedua terjadi, kami menganggap ini kesalahan fatal Gubernur Anies. Pihak yang menahan data bukan di teman DPRD tapi di Gubernur Anies. Kami meminta Mendagri untuk turun tangan memberi kartu kuning ke Gubernur Anies karena kelalaian proses penyusunan ini,” kata Rian.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI Jakarta, Idris Ahmad, memasalahkan Pemprov DKI baru merevisi rancangan APBD DKI yang mendadak turun Rp6,55 triliun, dari Rp95,99 triliun menjadi Rp89,44 triliun. PSI berharap perubahan ini disertai dengan penjelasan detail kegiatan dan komponen mana saja yang dihilangkan atau dikurangi.
“Pengurangannya dan penambahannya di kegiatan mana tidak jelas. Kami ingin tahu apa yang berubah dan logika berubahnya bagaimana. Kami mau lihat data pergeseran angka-angka anggaran. Padahal, ini penting sekali dalam proses penganggaran yang bertanggung jawab,” kata dia.
Idris meminta Pemprov DKI transparan dalam perencanaan anggaran dengan membuka tahapan dokumen KUA-PPAS 2020 hingga level komponen ke publik agar jutaan mata bisa turut mengawasi.
“Semua proses harus dipublikasi karena ini uang rakyat Jakarta, bukan uang Gubernur atau DPRD. PSI tidak akan menyetujui APBD jika tidak dibahas mendalam sebagaimana semestinya,” tandas Idris. (yendhi/yp)
