DEPOK – Tujuh fraksi di DPRD Kota Depok menilai kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Depok belum maksimal dalam upaya meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2019 dari APBD murni yang ditargetkan naik 13,9 persen.
“Menurut kami, angka ini dapat ditingkatkan lagi dengan kerja keras, kami dari Fraksi Gerindra melihat target peningkatan PAD masih dapat di atas angka tersebut. Sumber PAD terfokus dari Pajak dan retribusi daerah, sementara sumber PAD dari pemanfaatan aset daerah kurang atau belum maksimal dilakukan,” ujar Priyanti Susilawati dari Fraksi Partai Gerindra dalam sidang paripurna DPRD tahun 2019, Selasa (5/11/2019).
Daya kreativf dan inovatif di jajaran OPD Pemkot Depok untuk meningkatkan PAD masih harus digenjot lagi agar mampu menciptakan hasil yang maksimal dan baik untuk masyarakat Kota Depok.
“Kami belum melihat adanya terobosan-terobosan dan kreasi-kreasi yang cukup efektif untuk mendongkrak PAD. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dimana pemerintah menciptakan kebijakan kebijakan yang meningkatkan PAD dan jalur tata kelola dimana pemerintah kota harus melakukan penyempurnaan administrasi pemerintahan, dalam hal ini harus tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemerintahan,” katanya.
Kegiatan sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Depok Yusuf Syahputra didampingi Wali Kota Muhammad Idris, Wakil Wali Kota Pradi Supriatna dan sejumlah kepala OPD dan lainnya.
Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua Fraksi Golkar, Nurdin Alardishoma, jajaran Pemkot Depok harus melakukan berbagai terobosan yang baik seperti penghematan dan tepat sasaran harus diutamakan, SILPA digunakan dan berdaya guna untuk peningkatan pembangunan fisik maupun SDM-nya, pengunaan keuangan harus dimaksimalkan dengan pengawasan yang intens dan ketat.
Termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah kota terkait pembangunan yang harus menyentuh kepada masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat Kota Depok pada umumnya.
“Pos Anggaran Pendapatan Daerah harus dimaksimalkan dengan menggali potensi yang ada di Kota Depok, Pos Anggaran Belanja Daerah harus transparan untuk mencegah penyimpangan dan korupsi,” katanya.
Sedangkan, Wakil Ketua Fraksi PAN, Azhari, meminta Pemkot Depok dapat bekerja maksimal untuk menaikan PAD Kota Depok tahun 2020 dari target yang diinginkan. Pemerintah Kota Depok lebih mementingkan masyarakat yang memang membutuhkan dana hibah ataupun dana Bansos.
Selain itu, kata dia, Pemerintah Kota Depok lebih memaksimalkan memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Depok di segala sektor dan diharapkan dapat menyerap anggaran pembangunan di segala sektor dengan maksimal tidak lagi banyak meninggalkan silpa yang terlalu besar.
Sedangkan, Wali Kota Muhamad Idris, mengatakan semua kritikan, masukan dan saran tentunya menjadi cambuk bagi jajarannya untuk terus berbenah serta meningkatkan kinerja yang akan dilakukan dalam tahun anggaran 2020 mendatang. “Insya Allah.. Semua itu tentunya menjadi masukan dan cambuk bagi Pemkot untuk terus bekerja maksimal,” ujarnya. (anton/win)
