Saturday, 16 November 2019

Atap SDN Ambruk di Pasuruan Pemborong mBathi Kegedean?

Rabu, 6 November 2019 — 7:57 WIB
ambruk

GEDUNG beratapkan baja ringan, berulang kali ambruk akibat menyalahi konstruksi. Kali ini menimpa SDN Gentong Kabupaten Pasuruan (Jatim), saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Seorang murid dan guru tewas karenanya. Jangan-jangan musibah itu terjadi juga karena kontraktor ingin mbathi (cari untung) kebanyakan.

Pada masa penjajahan Belanda, infrastruktur pemerintah berupa jembatan dan bendungan digaransi untuk masa 100 tahun. Setelah merdeka, bisa tahan 50 tahun sudah hebat betul. Bahkan karena kontraktornya ingin mbathi banyak,sering nyolong spesifikasi material yang harus dipakai. Resikonya, masa pakai bangunan bisa menjadi lebih pendek. Banyak kejadian, dipakai setahun 2 tahun sudah rusak.

Kemarin kejadian di SDN Gentong, Gadingrejo kota Pasuruan. Gedung yang baru diperbaiki 2 tahun lalu itu ambruk bagian atapnya. Tragisnya, musibah terjadi saat berlangsung kegiatan belajar-mengajar. Akibatnya seorang peserta didik –begitu istilah kerennya sekarang– dan pemberi didik (guru) tewas, sementara 11 peserta didik lainnya luka-luka.

Gedung SDN Gentong baru direhab 2 tahun lalu (2017). Ketika musibah terjadi, yang ambruk hanya bagian atapnya saja, yang terbuat dari baja ringan. Peristiwa sejenis sering terjadi, gara-gara konstruksi yang salah. Jarak kuda-kuda paling aman sekitar 70-80 cm, tapi kontraktor memberanikan diri 100 Cm atau lebih. Model begini bahaya selalu mengintai.

Tapi sudah bukan rahasia lagi, kontraktor klas kacangan terpaksa melakukan itu gara-gara jadi korban birokrasi para pemangku kekuasaan. Untuk memperlancar perijinan dan tender, harus pandai-pandai menyervis pejabat. Padahal, dana yang dikeluarkan itu pada akhirnya dibebankan pada nilai proyek itu juga.

Itulah hebatnya birokrasi Indonesia. Semakin banyak simpulnya, bukan sekedar untuk memperketat pengawasan, tapi juga dijadikan sumber keuangan. Maka Wapres Boediono di era SBY pernah mengatakan, birokrasi di Indonesia bikin berat di ongkos. Tanpa birokrasi Rp100.000 beres, dengan birokrasi bisa menjadi Rp200.000. Maklum, segala lini ingin mbathi.

Maka untuk memperpendek simpul birokrasi, Presiden Jokowi mulai tahun 2020 akan memangkas jabatan aselon 3 dan 4, sehingga cukup aselon 1 dan 2 saja. Bakal banyak pejabat bertumbangan. Memang bisa bikin sederhana birokrasi, tapi dampak lain banyak pula yang frustasi karena kehilangan peluang cari…..komisi. (gunarso ts)