JAKARTA – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI mendorong daerah mampu memajukan potensinya melalui industri digital, mengingat saat ini Indonesia sudah memasuki era Industri 4.0.
BKSP DPD RI melihat perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, dan pengaruhnya bisa kita rasakan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam mendukung produksi, distribusi, dan jaringan pasar tentu saja sangat penting untuk membicarakan soal ini terutama dalam konteks daerah di Indonesia.
Hal tersebut terungkap dalam Focus group discussion dengan tema “Mendorong Iklim Ekonomi Digital DI Daerah” yang dibuka oleh Ketua BKSP H. Gusti Farid Hasan Aman dan Wakil Ketua BKSP Richard Hamonangan Pasaribu, di ruang GBHN Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 13 November 2019.
“Indonesia memiliki potensi sekaligus tantangan dalam industri digital dalam kaitannya dengan kemajuan Teknologi Informasi. Pada satu sisi, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang demikian besar yang potensial baik bagi pelaku maupun pasar,” ujar ungkap Richard Hamonangan saat membuka FGD tersebut.
Diungkapkannya, sumber daya manusia Indonesia dikenal memiliki keunggulan dan kreativitas dalam mencipta dan merekayasa. Kita juga mempunyai keunggulan sumber daya alam, latar belakang sosial budaya, agama dan topografi yang memengaruhi daya kreasi manusia-manusia Indonesia.
“Dengan keunggulan itu, sebenarnya Indonesia, terutama daerah-daerah di Indonesia bisa menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi dan beragam dalam sentuhan budaya dan seni,” ungkap Richard Hamonangan saat membuka FGD tersebut,” ujarnya.
Pada tahun 2018, menurut riset Indef, ekonomi digital menyumbangkan Rp 814 triliun untuk PDB Indonesia. Berangkat dari data itu, Johny Plate bahkan bertekad untuk mendorong bisnis-bisnis rintisan (start-up) baru yang beromset Rp 1400 triliun. Angka ini adalah angka optimis yang menggambarkan potensi kontribusi ekonomi digital bagi PDB Indonesia.
“Tentu saja ini tidak berarti bahwa kita hanya ingin mengarahkan industri digital hanya untuk pasar dalam negeri. Sebaliknya, BKSP ingin agar industri digital Indonesia go-international. Untuk itulah pada kesempatan ini BKSP membentuk forum untuk sama-sama membicarakan berbagai aspek yang berkaitan dengan pembentukan iklim ekonomi digital di daerah. Kami berharap bahwa sesuai tema, para pemantik dan peserta nanti lebih banyak berbicara mengenai hal tersebut dalam konteks daerah,” lanjut Senator asal Provinsi Kepulauan Riau tersebut.
Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum, Direktorat Pengendalian SDPPI Adis Alifiawan memaparkan, kondisi infrastruktur telekomunikasi jndonesia dan penyediaan broadband untuk mendukung industri berbasis digital tersebut. Menurutnya banyak masyarakat terbantu ekonominya dengan kamjuan digital sekarang ini.
“Kemajuan digital mampu menggerakkan ekonomi di level masyarakat, mereka dapat mengubah sudut rumah yang tidak terpakai untuk menjual potensi ekonomi seperti jualan makanan ataupun dagangan melalui aplikasi online, dan itu riil terjadi saat ini, semua karena jaringan internet mobile broadband yang dibangun pemerintah sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat,” tukasnya.
Pada saat yang sama, Senator dari Sulawesi Tengah Lukky Semen juga menjelaskan bahwa BKSP harus melihat potensi daerah untuk dapat didorong mampu bersaing keluar, dan melalui pertumbuhan ekonomi digital harus ada manfaatnya bagi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi digital ini harus bisa dimanfaatkan secara positif dan menghasilkan sesuatu bagi kemajuan daerah, jangan sampai Indonesia hanya dilihat sebagai pasar dan hanya dimanfaatkan orang luar. Harus ada konsep regulasi-regulasi yang lengkap dan detail agar memaksimalkan potensi ekonomi daerah dan bermanfaat bagi daerah untuk mampu menjual ke luar,” ucap Lukky. (timyadi/win)
