BOGOR – Momentum Rakornas ‘Indonesia Maju’ yang didukung Mendagri Tito Karnavian, dengan menghadirkan 3.000 pejabat daerah se-Indonesia digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul Kabupaten Bogor, Rabu (13/11) dimanfaatkan Bupati Bogor, Ade Yasin.
Acara yang dibuka Presiden Joko Widodo ini dipergunakan Bupati Ade Yasin dengan menyampaikan curhatannya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal Puncak II.
Di hadapan menteri, Bupati meminta, agar pembangunan Jalur Puncak II dilanjutkan. Alasannya, dalam penilaian Bupati Ade kelanjutan pembangunan jalur trans Puncak II, merupakan solusi terbaik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi beban kendaraan di Jalan Raya Puncak, yang bisa mencapai 19.000 unit, terutama saat musim liburan.
Menunjang argumentasinya, Ade Yasin menegaskan, Pemkab Bogor telah memiliki lahan yang bisa digunakan untuk Puncak II. Lahan ini membentang sepanjang 46 Km yang membentang dari Sentul hingga Cianjur.
“Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menilai, jika jalur Puncak II dibangun, maka bisa mengurangi kepadatan kendaraan di Jalan Raya Puncak hingga 50 persen. Kami bersama Kementerian Perhubungan sempat memberlakukan sistem kanalisasi 2-1 sebagai pengganti sistem satu arah atau one way yang 32 tahun diterapkan di kawasan tersebut. Namun, upaya ini belum berhasil, dikarenakan masih ada penyempitan di beberapa ruas jalan,” ujarnya.
Selain ruas jalan, Ade Yasin juga berpendapat, jika gagalnya ujicoba kanalisasi 2-1, akibat volume jalan, tidak sebanding dengan jumlah kendaraan baik yang hendak naik ke puncak dari Jakarta atau sebaliknya.
Atas berbagai kendala tersebut dan guna memberi rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, Bupati Ade Yasin memohon dan berharap kepada Kementerian PUPR untuk membangun jalan Poros Tengah Timur atau biasa disebut Jalur Puncak Dua.
“Jalur puncak II sepanjang 46 kilometer yang menghubungkan Sentul Bogor dengan Cipanas-Cianjur itu lahannya sudah dibebaskan. Mohon dibantu Pak Menteri. Kami sudah mengajukan proposal ke PUPR. Kami Pemkab Bogor ingin ada solusi mengatasi kemacetan di Jalur Puncak. Bisa 40 persen mengurangi kemacetan di puncak saja, itu sudah luar biasa,” ungkap Ade Yasin.
Faktor lain, Ade Yasin menegaskan, selain memperlancar arus lalulintas, jalur puncak II ini juga, bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar.
Pasalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut masih minim. Jalur ini diharapkan membuka ekonomi baru, sehingga ada peningkatan pendapatan ekonomi warga di sana.
Berdasarkan kajian, pembangunan jalur puncak II membutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun. Jika mengandalkan APBD Kabupaten Bogor, hal ini sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena anggaran Pemkab Bogor sangat minim sementara kebutuhannya banyak.
Namun ada kajian berbeda dari Kementerian PUPR. Menurut kajian, jika Puncak II dibangun, ada khawatir akan tumbuh subur perumahan yang berkembang.
“Ini ada dua kajian. Pemkab Bogor mengkaji, justru dengan jalan Puncak II, akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang berujung pada meningkatnya taraf hidup, perekonomian hingga indeks pembangunan. Di sisi lain, Kementerian PUPR justru kuatir akan tumbuh subur perumahan, karena akses yang sangat mudah ini,” papar Ade Yasin. (yopi/win)
