Friday, 06 December 2019

Antara Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Menteri Parpol

Sabtu, 23 November 2019 — 7:46 WIB
stafsus

 

PRESIDEN Jokowi menambah lagi staf khususnya 7 orang, sehingga sekarang berjumlah 14. Semoga itu  bukan penampungan orang yang tak kebagian  kursi menteri. Dibanding dengan staf khusus menteri, gaji mereka jauh tinggi. Tapi staf khusus menteri dari parpol, juga punya tugas lebih khusus lagi, isu yang beredar tugasnya mencari dana khusus di kementrian.

Kamis lalu Presiden Jokowi mengangkat 7 orang lagi sebagai staf khususnya, sehingga kini total jendral staf khususnya menjadi 14 orang. Bila disbanding dengan TGUPP-nya Gubernur Anies yang berjumlah 74 orang, jelas itu lebih kecil. Gaji memang nyaris sama. Gaji staf khusus presiden Rp51 juta sementara di TGUPP yang Rp51 juta hanya Kepala TGUPP-nya saja.

Ada dugaan, Presiden Jokowi mengangkat 7 lagi staf khusus sebetulnya sekedar untuk memampung orang-orang yang belum kebagian kursi kabinet. Yang jelas, 7 wajah baru ini memang staf khusus milenial, karena usianya sekitar 30 tahun, bahkan ada yang baru 23 tahun. Tapi jangan ditanya, mereka punya latar belakang segudang prestasi.

Lalu apa saja tugas mereka? Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Presiden di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Mereka boleh mengangkat 5 asisten. Sudah seperti boss sendiri, kan?

Bagaimana dengan staf khusus menteri, terutama dari parpol? Oh, itu sih biasanya teman-teman Pak Menteri saja. Maka jaman Muhaimin Iskandar menjadi Menaker, selain staf khusus 3 orang masih ada lagi asisten 9 orang. Di era Jokowi, jumlah staf khusus menteri dibatasi, maksimal 5 orang untuk staf ahli dan 3 orang untuk staf khusus.

Tugas staf khusus itu adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri. Tapi ketika sang menteri berasal dari parpol, biasanya dia punya “misi” khusus. Informasi yang beredar, mencari dana yang nantinya bisa dialirkan ke parpolnya. Sudah bukan rahasia lagi, parpol sering membebani kadernya yang jadi menteri, untuk bantu-bantu isi kocek partai dari kementerian.

Kehadiran staf khusus sering tak disukai kalangan staf kementrian. Mereka ini jika tahu ada pos-pos basah di kementerian, selalu menempel ketat di sana. Tambah menyebalkan lagi, mereka sok berlagak seperti menterinya sendiri. Ngatur-ngatur jabatan orang, di mana ujung-ujungnya pasang tarif. (gunarso ts)