JAKARTA – Asosiasi Pemilik Kapal Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) mengadu ke Joko Widodo di Istana Merdeka karena kerap dicegat kapal aparat yang mengatasnamakan coast guard.
Dalam pertemuan dengan Presiden, Rabu (4/12/2019), Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyatakan pihaknya membahas mengenai isu coast guard.
Carmelita melaporkan kalau Indonesia memiliki tiga coast guard yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Polisi Air.
“Kami berharap Pak Presiden menetapkan satu penegak hukum saja yakni KPLP dari Kementerian Perhubungan, sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum di tengah laut kata Carmelita.
Akibat lebih dari satu coast guard, cerita Ketum INSA, sangat memberatkan pengusaha pelayaran. Kapal-kapal milik pengusaha pelayaran Indonesia, sering diberhentikan oleh coast guard.
Akibatnya terjadi biaya logistik tinggi, bahan bakar yang ditanggung pengusaha pelayaran menjadi lebih besar.
Selain itu, kapal yang semestinya tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tapi karena banyakan cegatan oleh coast guard menjadi lebih lama tibanya
Adanya laporan tersebut Presiden merespon akan menindaklanjuti dan akan memanggil instansi terkait. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (dwi/tri)
